45 Anggota DPRD Kepri terpilih periode 2019-2024 dalam Rapat Paripurna Istimewa yang digelar DPRD Provinsi Kepri, Senin (9/9) di Ruang Sidang Utama, Kantor DPRD Provinsi Kepri, Tanjungpinang. F.Humas DPRD Kepri untuk Batam Pos

PRO PINANG – Meskipun menyandang sebagai tersangka korupsi, Ilyas Sabli, Hadi Candra tetap melenggang menjadi Anggota DPRD Kepri periode 2019-2024 lewat Rapat Paripurna Istimewa yang digelar DPRD Provinsi Kepri, Senin (9/9) di Ruang Sidang Utama, Kantor DPRD Provinsi Kepri, Tanjungpinang. Pada kesempatan yang sama, Bobby Jayanto yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus rasis turut dilantik.

Komisioner KPU Provinsi Kepri, Arison mengatakan, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 tahun 2019, pada pasal 33 memang menegaskan ketika seorang anggota DPRD terpilih ditetapkan sebagai tersangka korupsi maka yang bersangkutan pelantikannya dilakukan penundaan. Namun regulasi tersebut bertentangan dengan UU No 23 tahun 2014 maupun PP no 12 tahun 2018 tidak mengatur hal tersebut.



“Yang diatur di dalam undang-undang dan PP, apabila yang bersangkutan setelah dilantik menjadi anggota DPRD jadi terdakwa itu diberhentikan sementara nanti setelah inkrah itu baru diberhentikan tetap. Sementara PKPU mengusulkan ditunda pelantikannya,” ujar Arison, kemarin.

Pria yang menjabat sebagai Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu tersebut menegaskan, karena sudah menjadi amanah PKPU, pihaknya sudah berusaha untuk menyampaikan usulan penundaan pelantikan dua legislator DPRD Kepri terpilih dari daerah pemilihan (Dapil) Kepri VII tersebut. Namun karena aparat penegak hukum terkait (Kejaksaan Tinggi,red) tidak membalas surat yang dikirim oleh KPU Provinsi Kepri, maka usulan tersebut urung dilakukan, lantaran tidak didukung dengan dokumen penetapan tersangka.

“Kapasitas kita tentunya hanya menyampaikan usulan ke Kemendagri melalui Pemprov Kepri. Tanpa ada dokumen pendukung, secara admistratif tentu kita tidak menyerahkan surat usulan penundaan pelatikan tersebut,” jelas Arison.

Ditegaskannya, khusus perkara yang menjerat Bobby Jayanto sebagai tersangka tidak merujuk pada PKPU Nomor 5 Tahun 2019. Menurut Arison, apabila nanti nama terkait ditetapkan bersalah oleh pengadilan, maka mekanismenya adalah Pergantian Antar Waktu (PAW) yang sesuai dengan Anggran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik (Parpol) terkait. Meskipun dengan kasus yang berbeda, keputusan hukumlah yang akan menentukan arah kebijakan Parpol selanjutnya.

“Yang jelas, ketika para tersangka sudah dilantik tetap sah sebagai Anggota DPRD Provinsi Kepri periode 2019-2024. Bagaimana selanjutnya adalah terpulang pada keputusan hukum, dan kembali kepada aturan partai masing-masing,” tutup Arison.

Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIPOL) Raja Haji Tanjungpinang, Endri Sanopaka memberikan pandangan tersendiri dalam persoalan ini. Menurutnya, secara aspek hukum ketiganya tetap sah menyandang sebagai Anggota DPRD Provinsi Kepri, karena sudah dilantik. Apalagi perkara mereka sampai saat ini, belum ada keputusan hukum tetap dari penegak hukum. Karena dalam demokrasi, masih menggunakan asas praduga tak bersalah.

“KPU juga tidak punya kewenangan untuk membatalkan pelantikan dewan yang berstatus tersangka. Memang berhak mengusulkan penundaan, tetapi harus didukung dengan dokumen penetapkan tersangka tentunya. Namun hanya tersangka korupsi, bukan pidana umum lainnya,” ujar Endri Sanopaka.

Meskipun demikian, Endri mengkritisi kinerja penegak hukum, khususnya dalam perkara dugaan korupsi Ilyas Sabli dan Hadi Candra. Karena sudah berjalan lama, namun belum diberikan keputusan hukumnya seperti apa. Bahkan beberapa waktu lalu, masing-masing tersangka sudah mendesak status hukum mereka. Namun kenyataanya, Kejati Kepri juga tidak memberikan keputusan. Sehingga terkesan, persoalan ini sengaja digantung.

“Begitu juga dengan kasus Bobby Jayanto, beredar akan diterbitkan Surat Pemberhentian Penyidikan Perkara (SP3) oleh penyidik Satreskrim Polres Tanjungpinang. Namun sampai sekarang ini, juga masih mengambang,” tegas Endri.

Plt Gubernur Kepri, Isdianto mengatakan, sampai hari ini (kemarin,red) pihaknya memang tidak ada menerima usulan penundaan pelantikan untuk Ilyas Sabli dan Hadi Candra dari KPU Provinsi Kepri, sebagai Penyelenggara Pemilu. Ditegaskannya, apabila usulan tersebut ada, tentu sudah dilanjutkan pemberitahuanya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurutnya, Pemprov Kepri tidak akan bermain-main dengan aturan yang sudah ada.

“Kita bekerja sesuai dengan aturan. Tuntasnya prosesi pelantikan anggota DPRD Kepri hari ini (kemarin,red) menunjukkan kita telah berhasil melangsungkan prosesi pergantian anggota DPRD secara konstitusional, demokratis, tertib, aman dan damai,” ujar Isdianto.

Ilyas Sabli Siap di PAW, Hadi Candra Tolak Bicara

Baik Ilyas Sabli dan Hadir Candra tetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Kepri pada 31 September 2017 lalu dalam kasus tunjangan rumah Dinas Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Natuna senilai Rp 7,7 miliar. Menjawab pertanyaan media, Ilyas Sabli mengatakan setelah dilantik ini dirinya akan bekerja sesuai dengan aspirasi yang disampaikan masyarakat. Ditanya apakah sudah menerima Surat Pemberhentian Penyidikan Perkara (SP3) dari Kejati Kepri?

“Kalau masalah itu saya serahkan ke pihak yang berwajib (Kejati Kepri,red). Yang jelas sekarang ini, saya fokus bekerja sebagai anggota DPRD Provinsi Kepri bersama dengan Anggota lainnya,” ujar Ilyas Sabli usai pelantikan.

Ditanya apakah dirinya siap di Pergantian Antar Waktu (PAW)? Mantan Bupati Natuna tersebut mengatakan, semua ada mekanismenya. Jika nanti memang dinyatakan bersalah, ia siap menerima konsekuensi dan di PAW oleh Partai Nasional Demokrat.

“Partai tentu punya regulasi, kita tunduk dan patuh pada aturan yang sudah ada. Sekarang ini, biarkan pihak yang berwajib bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi mereka,” tutup Ilyas Sabli yang merupakan Ketua Partai NasDem, Kabupaten Natuna tersebut.

Sementara itu, Hadi Candra yang turut dijerat dalam perkara yang sama menolak untuk bicara. “Nanti ya,” ujar Hadir Candra singkat sambil bergegas meninggalkan arena Rapat Paripurna Istimewa Pemberhentian Anggota DPRD Kepri masa jabatan 2014-2019 sekaligus pengucapan sumpah dan janji Anggota DPRD Kepri masa jabatan 2019-2024.

Seperti diketahui, Ilyas Sabli dan Hadi Candra adalah legislator utusan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kepri VII (Natuna-Anambas). Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) Hadi Candra, kandidat nomor urut satu Partai Golkar tersebut meraih dukungan 8.314 suara dari masyarakat dua Kabupaten Natuna-Anambas. Sedangkan Ilyas Sabli yang juga calon nomor 1 dari Partai NasDem meraih dukungan 7.793 suara. Dapil Kepri VII dijatah tiga kursi, satu kursi lainnya dipertahankan incumben Taufik, politisi PDI Perjuangan yang meraup 3.828 suara.

Bobby : Pekara Hukum Tanya Polisi

Terpisah, Bobby Jayanto yang menyandang sebagai tersangka dalam kasus rasis mengatakan, dilantik dirinya sebagai Anggota DPRD Provinsi Kepri hari ini (kemarin,red) adalah amanah dari masyarakat. Menurutnya, setelah ini ia akan menjalankan program-program kerja sesuai dengan janji politiknya kepada masyarakat. Lebih lanjut katanya, untuk tahap awal ini, ia akan terlibat dalam pembahasan alat kelengkapan DPRD Provinsi Kepri.

“Tentu kita mulai bekerja melayani masyarakat setelah alat kelengkapan DPRD Provinsi Kepri terbentuk. Mulai dari pembentukan fraksi, komisi dan alat kelengkapan DPRD Kepri lainnya. Kemudian baru bergerak ke publik,” ujar Bobby Jayanto.

Ditanya mengenai statusnya sebagai tersangka dalam kasus rasisme? Mengenai hal itu, pria yang menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang (Kadin) Kota Tanjungpinang tersebut menyerahkan persoalan ini kepada pihak kepolisian. Karena fokusnya dirinya adalah menjalankan amanat masyarakat yang sudah diberikan kepada dirinya pada Pileg 17 April 2019 lalu. “Untuk masalah ini (tersangka,red) bisa tanya ke pihak kepolisian,” jelas Bobby yang merupakan Ketua NasDem Kota Tanjungpinang tersebut.

Komisioner KPU Provinsi Kepri, Arison mengatakan persoalan Bobby Jayanto deliknya berbeda dengan Ilyas Sabli dan Hadi Candra. Ditegaskannya, khusus perkara yang menjerat Bobby Jayanto sebagai tersangka tidak merujuk pada PKPU Nomor 5 Tahun 2019. Menurut Arison, apabila nanti nama terkait ditetapkan bersalah oleh pengadilan, maka mekanismenya adalah Pergantian Antar Waktu (PAW) yang sesuai dengan Anggran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik (Parpol) terkait. Meskipun dengan kasus yang berbeda, keputusan hukumlah yang akan menentukan arah kebijakan Parpol selanjutnya.

“Yang jelas, ketika para tersangka sudah dilantik tetap sah sebagai Anggota DPRD Provinsi Kepri periode 2019-2024. Bagaimana selanjutnya adalah terpulang pada keputusan hukum, dan kembali kepada aturan partai masing-masing,” ujar Arison.

Seperti diketahui, Bobby Jayanto ditetapkan tersangka dalam perkara diskriminasi ras dan etnis pada 22 Agustus 2019 lalu. Dalam perkara tersebut, Bobby dijerat pasal 4 ayat 1 ke 2 junto pasal 16 Undang undang (UU) nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan diancam dengan dengan hukuman maksimal 5 tahun dan atau denda Rp500 juta.(jpg)

Loading...