45 Anggota DPRD Kepri terpilih periode 2019-2024 dalam Rapat Paripurna Istimewa yang digelar DPRD Provinsi Kepri, Senin (9/9) di Ruang Sidang Utama, Kantor DPRD Provinsi Kepri, Tanjungpinang. F.Humas DPRD Kepri untuk Batam Pos

PRO PINANG – Meskipun belum bekerja melayani masyarakat, 45 Anggota DPRD Provinsi Kepri periode 2019-2024 yang baru dilantik, Senin (9/9) lalu langsung menerima gaji dan tunjangan. Saat ini, mereka tengah fokus menyusun alat kelengkapan DPRD Provinsi Kepri. Sebelum diperbolehkan menggunakan keuangan negara, masing-masing legilator wajib menjalani Orientasi Dewan yang akan digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam waktu dekat ini.

“Saat ini para legislator DPRD Kepri belum bisa menggunakan keuangan negara, yakni sampai terbentuknya alat kelengkapan DPRD Provinsi Kepri, dan menuntaskan proses Orientasi Dewan yang digelar oleh Kemendagri,” ujar Kepala Bagian Umum dan Keuangan, DPRD Provinsi Kepri, Benito Masura.



Lebih lanjut katanya, Kasubag Humas DPRD Provinsi Kepri, saat ini sedang berada di Jakarta untuk berkoordinasi dengan Dirjen Otonomi Daerah (OTDA) mengenai jadwal Orientasi Dewan. Karena setiap pelaksanaan kegiatan tersebut dihandle oleh Kemendagri melalui Dirjen OTDA. Dijelaskannya, kegiatan itu nanti bertujuan untuk memberikan pehaman secara teknis bagi masing-masing dewan, tentang tuga dan fungsi serta kewenangan dalam penggunaan keuangan negara.

Selain itu, Benito juga mengatakan, masing-masing Anggota DPRD Provinsi Kepri yang baru dilantik langsung mendapatkan gaji dan tunjangan dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Ditanya berapa besaran gaji yang dibayarkan tersebut? Mengenai hal itu, Benito mengatakan secara teknis yang lebih memahami adalah bagian keuangan. Adapun sistem pembayarannya adalah Payroll.

“Sekarang ini kami sedang menyiapkan administrasi untuk pembayaran gaji tersebut. Sistem yang digunakan adalah Payroll, sedangkan besarannya tentu sesuai dengan regulasi yang sudah ada,” jelas Benito.

Sementara itu, salah satu Legislator DPRD Kepri yang enggan namanya dikorankan membenarkan adanya pemberitahuan pembayaran gaji tersebut. Dijelaskannya, pendapatan kotor yang diterima adalah sekitar Rp40 jutaan. Namun jumlah tersebut belum dikurangi potongan fraksi. Karena setiap Partai Politik (Parpol) menerapkan kebijakan yang berbeda. Ada yang besaran potongannya Rp5 juta, bahkan ada yang sampai Rp9 juta.

“Payroll yang diterima dihitung dari gaji pokok, representasi, tunjangan komunikasi, perumahan, dan transportasi. Artinya, jika diambil rata-rata Rp40 juta, maka Rp1,8 miliar APBD Kepri 2019 digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan dimuka,” ujarnya.

Penyusunan Alat Kelengkapan Dewan Dikebut

Sementara itu, Ketua DPRD Kepri Sementara, Lis Darmansyah mengatakan pembahasan alat kelangkapan DPRD Provinsi Kepri periode 2019-2024 akan dikebut mulai besok (hari ini,red). Yakni, setelah semua surat usulan dari masing-masing partai politik yang duduk di DPRD Kepri masuk ke pimpinan Sementara DPRD Kepri. Politisi PDI Perjuangan tersebut menjelaskan, besar kemungkinan akan terbentuk delapan Fraksi di DPRD Kepri.

“Empat partai politik (Parpol) yang duduk di unsur pimpinan DPRD Kepri sudah pasti fraksi sendiri. Selain itu yang bisa berdiri sendiri adalah Partai Demokrat, Partai Gerindra. Sementara itu, Partai Hanura, PAN, PKB, dan PPP harus membangun koalisi untuk membentuk fraksi,” ujar Lis Darmansyah, kemarin.

Mantan Walikota Tanjungpinang tersebut yakin, penyusunan alat kelengkapan yang terdiri, Fraksi, Komisi-Komisi, Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Banmus), Badan Kehormatan (BK) akan tuntas dalam bulan September ini. Menurut Lis, setelah rampungnya alat kelengkapan, tentu DPRD Provinsi Kepri akan menatap pembahasan Rancangan APBD Kepri Tahun Anggaran (TA) 2020. Ia juga berkeyakinan, APBD Kepri 2020 tuntas pada waktu yang direncanakan.

“Secara internal Pemprov Kepri tentu sudah memulai pembahasannya. Tentu pembahasan lanjutan dengan Banggar yang kemudian dilanjutkan melalui mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Komisi terkait,” jelas Lis Darmansyah.(jpg)

Loading...