Tim KPK saat melakukan penggeledahan di Dinas PUPR Kepri, Selasa (17/9). F.Yusnadi Nazar/ Batam Pos

PRO PINANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun dan Pengusaha Batam, Kock Meng sebagai tersangka penerima dan pemberi kasus suap izin reklamasi. Namun untuk tersangka gratifikasi jabatan, lembaga anti rasuah tersebut belum ada yang diputuskan menjadi tersangka. Diduga untuk memperkuat bukti tersebut, KPK kembali melakukan penggeledahan terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri, Selasa (17/9).

Tiga Kantor Dinas yang digeledah secara bersamaan adalah, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPP), dan Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Kepri. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan dari ketiga lokasi tersebut, telah diamankan sejumlah dokumen terkait anggaran di dinas masing-masing.

“Penggeledahan ini dilakukan dalam proses Penyidikan dugaan penerimaan suap atau gratifikasi dengan tersangka NBU, Gubernur Kepri,” ujar Febri Diansyah, kemarin.

Ditanya apakah penggeledahan ini untuk memperkuat bukti gratifikasi jabatan kepala OPD kepada Gubernur Kepri? Mengenai hal itu, Febri belum memberikan penjelasan secara resmi. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kepri, Muhammad Dali, mengatakan informasi mengenai kedatangan KPK ke Disdik Kepri, ia terima dalah salah satu Pejabat Disdik Kepri, Said. Menurutnya, setelah peringatan upacara hari Perhubungan Nasional di Kantor Gubernur, diri langsung ke Kantor.

“Pihak KPK menjelaskan, mereka akan melakukan penggeledahan untuk mendalami perkara Gubernur Kepri. Karena ini bagian proses penyidikan, tentu kita hormati itu,” ujar Muhammad Dali menjawab pertanyaan media usai penggeledahan.

Tim KPK saat melakukan penggeledahan di Dinas PUPR Kepri, Selasa (17/9). F.Yusnadi Nazar / Batam Pos

Disebutkan Dali, lokasi yang digeledah adalah ruang kerjanya, dan ruangan Kasubag Keuangan, Disdik Kepri. Masih kata Dali, dokumen yang disita KPK adalah arsip laporan keuangan bulanan Disdik Kepri, yakni empat triwulan dipriode 2018, dan dua triwulan di 2019 berjalan ini. Dijelaskan Dali, dokumen yang disita tersebut akan dijadikan sebagai bukti dipersidangan.

“Apabila nanti dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan, maka dokumennya akan dikembalikan oleh pengadilan. Jika tidak, KPK yang akan menyerahkan kembali ke Disdik Kepri,” jelas Dali.

Mantan Kabid SMK, Disdik Kepri tersebut mengakui, dirinya memang dilantik sebagai Kepala Dinas di era Gubernur Nurdin, tepatnya pada Juli 2018. Tentu dalam rentang waktu yang berjalan, ada keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur Nurdin di Disdik Kepri. Baik itu dalam penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, maupun Surat Keputusan kegiatan.

“Dalam rangka itulah mereka melakukan penggeledahan dan penyitaan sejumlah dokumen tersebut,” jelasnya lagi.

Kepala Dinas Pariwisata Kepri, Burlimar juga turut memberikan penjelasan terkait penggeledahan KPK diruangan kerjanya dan bawahannya. Menurur Buralimar, sewaktu proses penggeledahan berlangsung, dirinya sedang berkegiatan di Batam. Sehingga baru tiba di Tanjungpinang mendekati Magrib.

Penyidik KPK saat melakukan penggeladahan di Dinas PUPR Kepri, Selasa (17/9). F.Yusnadi Nazar / Batam Pos

Ditanya dokumen apa saja yang disita KPK dari dinasnya itu? Mengenai hal itu, Mantan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Kepri tersebut mengaku tidak tahu. Disinggung apakah dirinya pernah memberikan gratifikasi untuk mendapatkan jabatan ke Gubernur Nurdin? Terkait persoalan tersebut, Buralimar menegaskan tidak ada.

“Saya selalu untuk amanah dengan jabatan yang diberikan. Karena saya orang luar Kepri dan sudah menempati sejumlah jabatan yang diberikan. Kepercayaan tersebut diberikan bukan dengan bayaran,” tegas Buralimar.

Pantauan di lapangan, dari tiga lokasi yang digeledah, hanya Kadis PUPP Provinsi Kepri, Abu Bakar yang tidak berada di tempat. Sejak 09.00 wib sampai 18.20 WIB, tidak nampak Abu Bakar. Hanya Kepala Bidang Bina Marga, Hendrija yang terlihat keluar masuk ruangan bersama penyidik KPK.

Masih pantauan dilokasi, selain menggeledah sejumlah ruangan di Dinas PUPP Kepri, penyidik juga menggeledah sebuah mobil dinas merek Toyata Avanza dengan nomor polisi BP 1581 A yang diketahui digunakan Kabid Bina Marga, Dinas PUPP Provinsi Kepri, Hendrija.  Dari dalam mobil tersebut, penyidik menyita sejumlah bukti setoran bank.

Beredar Kabar, Gubernur Nurdin Disidang di Tanjungpinang 

Ditempat terpisah, dari informasi yang didapat di internal Pemprov Kepri, Gubernur Nurdin dan empat tersangka lainya akan menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang. Sumber yang mewanti-wanti namanya jangan sampai dikorankan tersebut, salah satu pertimbangannya adalah untuk kemudahan saksi-saksi dalam memberikan keterangan di pengadilan.

Penyidik KPK saat melakukan penggeladahan di Dinas PUPR Kepri, Selasa (17/9). F.Yusnadi Nazar / Batam Pos

“Informasinya akan disidang di Tipikor Tanjungpinang. Proses sidangnya lebih kurang dua bulan lagi,” ujarnya di Tanjungpinang.

Sementara iru, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah belum memberikan konfirmasi terkait informasi ini. Seperti diketahui, sejak 11 Juli 2019 lalu sampai sekarang ini, KPK sudah menetapkan lima orang tersangka. Kelimanya masih dijerat dalam perkara suap izin reklamasi. Mereka adalah Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Edy Sofyan, Kabid Perikanan Tangkap, Budi Hartono. Selain itu ada juga pihak swasta sebagai pemberi suap, mereka adalah Abu Bakar dan Kock Meng, Pengusaha Batam.(jpg)