Kadis PUPR Kepri, Abu Bakar usai diperiksa KPK di Sekretariat BPKAD Kepri, Rabu (18/9). F.Jailani / Batam Pos

PRO PINANG – Batas waktu penyidikan kasus suap izin reklamasi yang menjerat Gubernur Kepri, Nurdin Basirun wajib dituntaskan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam 120 hari, yakni terhitung sejak status Gubernur ditetapkan sebagai tersangka. Sembari memperpanjang masa tanahan Gubernur Nurdin dan kawan-kawan, KPK melanjutkan pencarian bukti baru melalui penggeledahan disejumlah Kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri.

Setelah menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPP), Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, dan rumah Kepala Dinas PUPP Provinsi Kepri, Abu Bakar, Selasa (18/9) lalu. Hari ini (kemarin,red) penyidik KPK melanjutkan penggeledahan ditiga kantor dinas secara bersamaan. Ketiga lokasi tersebut adalah Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan (Barenlitbang) Provinsi Kepri yang dijabat oleh Naharuddin. Kedua Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kepri yang dipimpin Andri Rizal. Berikutnya adalah Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kepri yang dinakhodai oleh Tjetjep Yudiana.

Selain melakukan penggeledahan dan menyita sejumlah dokumen anggaran milik tiga OPD tersebut. Penyidik KPK juga melakukan pemeriksaan ditempat terhadap Kepala Dinas PUPP Provinsi Kepri, Abu Bakar, dan Kepala BPKAD Provinsi Kepri, Andri Rizal. Salah satu pejabat eselon IV di lingkungan BPKAD Provinsi Kepri mengatakan, semua proses pemeriksaan dan penandangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik KPK dilakukan di BPKAD Provinsi Kepri.

“Yang pertama diperiksa adalah Kepala BPKAD Provinsi Kepri. Kemudian Kepala Dinas PUPP Provinsi Kepri bersama Kepala Bidang Bina Marga, Dinas PUPP Provinsi Kepri, Hendrija. Setelah itu menyusul dari pihak Dinkes Provinsi Kepri,” ujarnya.

Pantauan di lapangan, setelah mangkir pada pemeriksaan saat penggeledahan, Selasa (17/9) lalu, Kadis PUPP Provinsi Kepri, Abu Bakar datang menemui penyidik KPK di Kantor BPKAD Provinsi Kepri, kemarin.
Pemeriksaan terhadap pejabat yang diboyong Gubernur Nurdin dari Karimun tersebut berlangsung cukup lama. Yakni, mulai sekitar pukul 10.00 WIB sampai jam 15.15 WIB. Setelah pemeriksaan, Abu Bakar bergegas meninggalkan Kantor BPKAD dari jalan belakang.

Sejumlah wak media, berlari mengejar Abu Bakar untuk mendapatkan konfirmasi mengenai hal ihwal pemeriksaan oleh lembaga anti rasuah tersebut. Sambil berlari kecil, Abu Bakar enggan untuk berkomentar banyak kepada media. “Saya lupa, nggak ingat apa saja yang ditanyakan KPK tadi,” jawab Abu Bakar singkat.

Masih pantauan di lapangan, menjelang akhir Pemeriksaan, Kepala Biro Hukum, Pemprov Kepri, Heri Mokhrizal juga datang menemui penyidik KPK di Kantor BPKAD Provinsi Kepri yang berada di Gedung C1 Kompleks Perkantoran Gubernur Kepri tersebut. Hanya beberapa menit, Mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Kepri tersebut keluar dari ruangan. Menurutnya, kedatangannya bukan untuk dimintai keterangan, namun menyangkut dokumen saja.

Penyidik KPK mengamankan sejumlah dokumen usai menggeledah BPKAD Kepri, Rabu (18/9). F.Yusnadi Nazar / Batam Pos

“Namun terkait dokumen yang disita KPK di masing-masing OPD, BAP dilakukan oleh OPD terkait, artinya tidak melalui Biro Hukum. Dokumen apa saja yang disita KPK, hanya mereka yang tahu,” ujar Heri Mokhrizal.

Terpisah, Kepala Dinkes Kepri, Tjetjep Yudiana membenarkan bahwa kantornya turut menjadi sasaran penggeledahan oleh KPK. Ditanya mengenai masalah apa, Tjetjep mengatakan berkaitan dengan perkara Gubernur. Ditanya apa saja dokumen yang disita, Tjetjep mengaku belum mendapatkan laporan. Karena saat penggeledahan berlangsung, dirinya masih berada di Kota Batam. Lebih lanjut katanya, setelah mendapatkan laporan tersebut, ia langsung bergerak menuju Tanjungpinang.

“Kita tetap kooperatif terhadap upaya hukum yang dilakukan KPK. Karena beberapa waktu lalu, mereka juga sudah meminta klarifikasi kepada sejumlah kepala OPD, termasuk saya,” ujar Tjetjep Yudiana, kemarin.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, penyelidikan yang dilakukan pihaknya ini berkaitan dengan dugaan kasus penerimaan suap atau gratifikasi dengan tersangka Gubernur Kepri non aktif Nurdin Basirun. Disebutkannya, dari lokasi-lokasi yang digeledah tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen terkait anggaran di OPD masing-masing. Menurut Febri, dokumen yang disita tersebut untuk dijadikan bukti di pengadilan nanti.

“Setelah Selasa (17/9) kemarin melakukan penggeledahan di empat lokasi, hari ini (kemarin,red), tim KPK melanjutkan kegiatan penggeledahan di Kantor BPKAD, Barenlitbang dan Dinkes Kepri,” ujar Febri.

Masa Tanahan Gubernur Nurdin Diperpanjang

Pengacara Gubernur Nurdin, Andi Muhammad Asrun mengatakan, proses penyidikikan perkara suap izin reklamasi yang disangkakan kepada Gubernur Nurdin masih belum tuntas. Karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperpanjang masa tahanan Gubernur Nurdin selama 30 hari kedepan. Menurut Asrun, sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 11 Juli 2019 lalu, masa perpanjangan pertama berakhir pada 8 September 2019 lalu.

“Pertama penyidik memperpanjang masa tahanan Gubernur 40 hari, kemudian kedua ini informasinya 30 hari. Kita menghormati proses hukum yang sedang mereka lakukan. Bersalah atau tidaknya nanti pengadilan yang memutuskan,” ujar Andi Asrun.

Penyidik KPK mengamankan sejumlah dokumen usai menggeledah BPKAD Kepri, Rabu (18/9). F.Yusnadi Nazar / Batam Pos

Ditanya mengenai adanya informasi, bahwa Gubernur Nurdin akan disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang? Mengenai hal itu, pria yang merupakan akademisi Universitas Pakuan, Bogor tersebut mengaku belum tahu. Menurutnya, kemungkin bisa saja terjadi, karena melihat locus dilectinya. Selain itu, pertimbangannya adalah mengenai kedekatan saksi-saksi untuk bersaksi saat persidangan.

“Proses penyidikan masih terus berjalan, kita hormati tentunya. Karena temuan-temuan hasil penggeledahan tentunya akan diklarifikasi kembali oleh penyidik KPK kepada Pak Gubernur,” jelas Andi Asrun.

Kepala Inspektorat Provinsi Kepri, Mirza Bahtiar mengimbau untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri agar kooperatif dalam proses penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa hari terakhir. Menurut Mirza, meskipun sejumlah kantor OPD diperiksa KPK, namun aktivitas perkantoran tetap berjalan normal. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap bekerja seperti biasa tanpa adanya gangguan.

“Yang terpenting tetap kooperatif, karena KPK sedang melakukan upaya hukum. Karena jika kita persulit, maka konsekuensinya akan kembali kepada kita,” ujar Mirza Bachtiar, kemarin.

Belum lama ini, Juru Bicara (Jubir) KPK, Febri Diansyah mengatakan, KPK memiliki waktu 120 hari atau sekitar empat bulan untuk menahan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun dan kawan-kawan. Lamanya masa penahanan itu sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebelum kasus ini disidangkan. Dijelaskannya, kalau proses penahanan di penyidikan itu maksimal ada waktu 20 hari, bisa diperpanjang 40 hari, diperpanjang 30 hari, bisa diperpanjang 30 hari lagi.

“Jadi sekitar 120 hari untuk pidana dengan ancaman sekitar di atas 9 tahun. Jadi memang ada kondisi-kondisi khusus yang dimungkinkan oleh KUHAP,” ujar Febri Diansyah.

Seperti diketahui, sejak 11 Juli 2019 lalu sampai sekarang ini, KPK sudah menetapkan lima orang tersangka. Kelimanya masih dijerat dalam perkara suap izin reklamasi. Mereka adalah Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Edy Sofyan, Kabid Perikanan Tangkap, Budi Hartono. Selain itu ada juga pihak swasta sebagai pemberi suap, mereka adalah Abu Bakar dan Kock Meng, Pengusaha Batam.(jpg)