Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman. F.Yusnadi Nazar / Batam Pos

PRO PINANG – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) siap menghadapi sidang praperadilan melawan Kepala Kejaksanaan Tinggi (Kajati) Kepri.

Praperadilan dengan nomor registrasi 3/Pid.Pra/2019/PN Tpg. tersebut, terkait mangkraknya penyidikan perkara korupsi tunjangan perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri.

“Kami sudah siapkan materi gugatannya. Sebaliknya, kami justru khawatir pihat tergugat yang belum siap menghadapi sidang praperadilan ini,” ungkap Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Kamis (19/9).

Terkait gugatan kasus tersebut, Boyamin menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk proaktif menggugat perkara-perkara yang mangkrak penangangannya, terutama perkara korupsi yang merugikan keuangan negara.

“Dalam proses penyidikan yang dilakukan sejak 2017 lalu, Kejati Kepri telah menetapkan lima orang tersangka,” katanya.

Penetapan lima tersangka, lanjut Boyamin, setelah tim penyidik tindak pidana khusus (Pidsus) di bawah pimpinan Kajati Kepri yang saat itu dijabat Yunan Harjaka, telah menemukan alat bukti yang cukup dalam proses pengalokasian dan pencairan dana tunjangan perumahan unsur pimpinan dan anggota DPRD Natuna sejak 2011-2015.

Pemberian tunjangan tersebut, dialokasikan dari APBD Natuna tanpa menggunakan mekanisme aturan serta tidak sesuai dengan harga pasar setempat, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 7,7 miliar.

“Sejak awal mendaftarkan gugatan ke pengadilan, Kami sangat siap menghadapi praperadilan ini,” tutup Boyamin. (odi)