Sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Jumat (20/9). F.Yusnadi Nazar / Batam Pos

PRO PINANG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri mangkir pada sidang praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Jumat (20/9). Kejati Kepri selaku termohon dalam gugatan mangkraknya penanganan kasus korupsi tunjangan perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna, tidak hadir tanpa pemberitahuan.

Hakim tunggal, Guntur Kurniawan menyatakan, sidang gugatan ditunda hingga dua pekan sebab pihak termohon yakni Kejati Kepri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak hadir dalam persidangan.

“Hanya satu termohon yang hadir yakni BPKP. Jadi termohon belum lengkap dan sidang belum bisa dilaksanakan,” kata Guntur.

Sebelumnya, kata Guntur, pihak KPK telah menyurati Pengadilan. Sedangkan termohon utama Kejati Kepri dan BPK tidak hadir tanpa pemberitahuan. Selanjutnya, Pengadilan akan melayangkan surat panggilan kepada Kejati Kepri dan BPK untuk hadir di persidangan selanjutnya.

“Kejati Kepri sudah disurati, namun hingga saat ini belum memberikan  jawaban, begitu juga dengan BPK,” jelasnya.

Sementara itu, Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, pihaknya merasa kecewa atas ketidakhadiran Kejati Kepri. Harusnya pihak termohon dapat memberikan alasan atas ketidakhadirannya.

“Intinya kami kecewa. Ini adalah contoh yang buruk,” kata Boyamin usai sidang. (odi)

Loading...