Andi Muhammad Asrun, Pengacara Pemprov Kepri.F.Istimewa

PRO PINANG – Pengacara Gubernur Kepri, Andi Asrun angkat bicara soal penyidikan kasus suap izin reklamasi yang mendera Gubernur Nurdin Basirun. Menurutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak adil dalam melakukan proses penyidikan, karena sampai saat ini, Plt Gubernur Kepri, Isdianto yang merupakan Wakil Gubernur Kepri.

“KPK harus bertindak adil, yakni dengan memeriksa Isdianto selaku patner dari kliennya selama menjabat sebagai Gubernur,” ujar Andi Asrun menjawab pertanyaan media usai menghadiri sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Jumat (20/9).

Menurutnya, selain menjabat sebagai wakil Gubernur, Isdianto sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kepri selama 2016-2018. Bahkan untuk menjabat posisi tersebut Isdianto dilantik oleh Gubernur Nurdin. Karena perkara yang didalami bukan hanya soal suap izin reklamasi.

“Melihat pemberitaan yang berkembang, penyelidikan dan penyidikan mengarah pada gratifikasi jabatan oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” jelas Andi Asrun.

Terkait persoalan ini, Akademisi Universitas Pakuan Bogor tersebut juga meminta kepada seluruh OPD di Provinsi Kepri, agar bersikap kooperatif kepada KPK dalam memberikan keterangan.

“Jangan ada yang ditutupi. Pak Nurdin saja terbuka. Sehingga perkara ini cepat tuntas,” tegasnya.

Disebutkannya, proses penyidikan perkara suap izin reklamasi yang disangkakan kepada Gubernur Nurdin masih belum tuntas. Karena KPK kembali memperpanjang masa tahanan Gubernur Nurdin selama 30 hari kedepan. Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 11 Juli 2019 lalu, masa perpanjangan pertama berakhir pada 8 September 2019 lalu.

“Pertama penyidik memperpanjang masa tahanan Gubernur 40 hari, kemudian kedua ini informasinya 30 hari. Kita menghormati proses hukum yang sedang mereka lakukan. Bersalah atau tidaknya nanti pengadilan yang memutuskan,” tegasnya lagi.

Ditanya mengenai adanya informasi, bahwa Gubernur Nurdin akan disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang? Mengenai hal itu, pria yang akrab disapa Asrun mengaku belum tahu. Namun kemungkin bisa saja terjadi, karena melihat locus dilectinya. Selain itu, pertimbangannya adalah mengenai kedekatan saksi-saksi untuk bersaksi saat persidangan.

“Proses penyidikan masih terus berjalan, kita hormati tentunya. Karena temuan-temuan hasil penggeledahan tentunya akan diklarifikasi kembali oleh penyidik KPK kepada Pak Gubernur,” tutupnya.(jpg)