Komisi II DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah. F.Peri Irawan / Batam Pos

PRO PINANG – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Kepri memberikan atensi khusus terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepri yang sampai saat ini belum rampung. Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kepri, Iskandarsyah regulasi tersebut penting bagi rencana pembangunan Kepri kedepan.

“Fraksi PKS DPRD Kepri sudah mengusulkan kepada Plt Gubernur Kepri dan DPRD Kepri agar Ranperda RZWP3K harus segera dilanjutkan, yakni setelah di tetapkan pimpinan definitif DPRD dan alat alat kelengkapan DPRD Kepri,” ujar Iskandarsyah, kemarin di Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang.

Kandidat Ketua Komisi II DPRD Kepri periode 2019-2024 tersebut menjelaskan, persoalan yang terjadi pada waktu lalu, yakni terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) reklamasi menjadi pelajaran penting bagi Pempro Kepri, namun masalah itu, tidak boleh menjadi alasan, Pemprov Kepri berhenti menyelesaikan Perda ini. Lebih lanjut katanya, melalui Perda itu nanti, Pemprov Kepri akan menentukan arah pembangunan strategis daerah dalam 0-12 mil.

Legislator Dapil Karimun itu menegaskan, pentingnya Perda RZWP3K ini adalah bukan saja menata dan merencanakan serta mengendalikan ruang laut dan pesisir. Regulasi RZWP3K Kepri berlakunya 30 tahun ke depan. Maka daripada itu, ini menjadi bagian penting untuk mendukung program Presiden Jokowi menjadikan Indonesia sebagai poros Maritim Dunia.

“Demi Pembangunan dan lapangan kerja, serta dukungan penuh kita kepada Presiden Jokowi terkait menjadikan Indonesia sebagai poros Maritim Dunia, RZWP3K harus segera di lanjutkan dan dituntaskan,” tegas Iskandarsyah.

Ditambahkannya, Fraksi PKS Kepri akan mendorong segera pembahasan Ranperda RZWP3K. Karena DPRD Provinsi Kepri telah mendapatkan surat edaran dari kementrian Dalam Negeri, dimana Kemendagri meminta segera DPRD Kepri menyelesaikan Ranperda RZWP3K.  Apakah nanti pimpinan dan anggota berubah atau lainnya karna komposisi anggota DPRD Kepri yang baru berbeda dan yang lama.

“Kami serahkan kepada lembaga DPRD, yang jelas kami Fraksi PKS Minta diprioritaskan. Karena apabila tidak selesai, maka daerah yang dirugikan,” tutup Iskandarsyah.

Belum lama ini, Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri, Agus Suharno mengatakan, apabila Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir (RZWP3K) Provinsi Kepri tak tuntas, maka Pemprov akan rugi besar. Karena regulasi tersebut mengatur banyak kepentingan daerah dalam tata ruang laut.

“Karena ini amanah Undang-Undang tentu harua kita rampungkan. Sayang apabila kita tunda-tunda penyelesaiannya. Kerugian besar bagi kita yang merupakan Provinsi Kepulauan,” ujar Agus Sukarno.

Menurutnya, sekarang ini pihaknya masih menunggu penjelasan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait perbaikkan Ranperda RZWP3K Provinsi Kepri. Ditegaskannya, sebelum ada petunjuk tersebut, tentu proses pengesahan Ranperda tersebut belum dapat dilakukan. Mantan Sekretaris Dinas Perdagangan dan Industri (Disprindag) Provinsi Kepri tersebut menegaskan, pembahasan Ranperda RZWP3K tidak semudah menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Karena sampai saat ini, maaih banyak daeeah yang belum tuntas menyusuj regulasi ini,” tegasnya.

Disebutkannya, banyak kepentingan strategis daerah yang bergantung pada Perda itu nanti. Baik itu terkait kebijakkan reklamasi yang diperuntukkan bagi jasa perdagangan, infrastruktur daerah maupun bagi kebutuhan investasi kedepan. Selain itu, didalam regulasi tersebut juga akan mengatur tentang rencana strategis
pertambangan logam maupun non logam.

“Begitu juga tentang labuh jangkar yang diharapkan menjadi sektor baru bagi peningkatan Pendapatan Daerah (PAD) Kepri kedepan. Semakin besar PAD, tentu pergerakan pembangunan akan cepat,” jelasnya.

Ditanya apakah benar penyusunan Ranperda RZWP3K Provinsi Kepri sedang mendapatkan asistensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Mengenai hal itu, Agus mengatakan tidak ada. Dikatakannya, proses pembahasan masih berlanjut. Karena sudah ada Ketua Kelompok Kerja (Pokja) yang ditujuk.

“Kelanjutannya tergantung pada petunjuk yang diberikan KKP. Artinya masih menunggu penjelasan resmi tersebut diberikan ke kita. Apakah masih perlu perbaikkan atau langsung ke tahap selanjutnya,” tutup Agus.(jpg)