Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).F.Istimewa

PRO PINANG – Deadline waktu penyidikan kasus suap izin reklamasi dan gratifikasi jabatan yang menjerat Gubernur Kepri non aktif, Nurdin Basirun akan berakhir pada pekan kedua November mendatang. Sempit waktu yang tersisa, membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat dengan mengumpulakn bukti-bukti baru melalui pemeriskaan terhadap delapan pengusaha kakap di Provinsi Kepri, Rabu (25/9).

Juru Bicara (Jubir) KPK, Febri Diansyah membenarkan bahwa penyidik KPK kembali mengagendakan pemeriksaan terhadap delapan orang saksi untuk tersangka Nurdin Basirun. Menurut Febri, kedelapan orang yang diperiksa sebagai saksi tersebut merupakan pengusaha di Provinsi Kepulauan Riau. Mantan Aktivis Indonesia Coruption Watch (ICW) tersebut menjelaskan, pemeriksaan terhadap delapan saksi itu terkait perkara TPK suap izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau Tahun 2018/2019.

“Pemeriksaan akan dilakukan di gedung Merah Putih KPK di Jakarta. Keterangan masing-masing saksi akan dikonfirmasi kembali nantinya kepada tersangka Gubernur Kepri non aktif, NBU,” ujar Febri Diansyah, lewat siaran persnya, kemarin.

Disebutkannya, kedelapan pengusaha yang akan diperiksa adalah Soejadi, Direktur Utama PT Energi Cahaya Makmur, Lukardi Karya Gunawan, General Manager PT Buana Mega Wisatama, Eko Saputro Wijaya Direktur PT Megah Puri Nusantara, Direktur Utama PT Jayatama Mega Propertindo, Severinus Wimen Bouk, Direktur PT Batam Properta Makmur, Victor Pujianto, Direktur PT Megah Puri Lestari, Tek Pp, Direktur PT Megah Bangun Sejahtera, Said Jaafar, Direktur Utama PT Global Multindo Sejati, dan Billy Boy, Direktur Utama PT Agro Wisata Galang Indah.

“Kepada pihak-pihak yang menjadi saksi, tentunya kita minta kooperatif dalam pemeriksaan. Karena saksi yang mempersulit penyidikan, ada konsekuensi yang menanti,” tegas Febri.

Belum lama ini, Febri menyebutkan, bahwa KPK memiliki waktu 120 hari atau sekitar empat bulan untuk menahan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun dan kawan-kawan. Lamanya masa penahanan itu sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebelum kasus ini disidangkan. Dijelaskannya, kalau proses penahanan di penyidikan itu maksimal ada waktu 20 hari, bisa diperpanjang 40 hari, diperpanjang 30 hari, bisa diperpanjang 30 hari lagi.

“Jadi sekitar 120 hari untuk pidana dengan ancaman sekitar di atas 9 tahun. Jadi memang ada kondisi-kondisi khusus yang dimungkinkan oleh KUHAP,” paparnya.

Terpisah, Pengacara Gubernur Kepri non aktif, Andi Muhammad Asrun mengatakan, sejak resmi mengundurkan diri sebagai Penasehat Hukum (PH) Pemprov Kepri, dirinya hanya fokus mendampingi Gubernur dalam hal pemeriksaan sebagai tersangka. Menurutnya, ia akan segera mengirimkan surat ke KPK, untuk mendesak lembaga anti rasuah tersebut menuntaskan penyidikan perkara ini. Ia juga akan meminta penyidik KPK memeriksa SPPD disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri.

‘Saya akan segera surat ke KPK untuk mempertanyakan proses penyidikan. Apakah berhenti pada lima tersangka yang sudah ada atau masih ada saksi lainnya yang akan ditetapkan sebagai tersangka berikutnya,” ujar Andi Muhammad Asrun, kemarin.

Kemudian mengenai pengunduran dirinya, hari ini (kemarin,red) ia sudah melayangkan surat pengunduran diri secara resmi ke Pemprov Kepri. Ditegaskannya, dalam posisi seperti ini tentunya dirinya berusaha keras untuk melakukan pembelaan hukum kepada kliennya termasuk mengajukan saksi-saksi kepada penyidik dan dalam proses peradilan guna memberi keterangan yang dapat memperjelas posisi hukum Pak Nurdin dan sekaligus meringankannya.

“Jadi mulai saat ini saya bukan lagi penasehat hukum Pemprov Kepri, tetapi sebagai kuasa hukum Gubernur Kepri non aktif Nurdin Basirun. Disetujui atau tidak disetujui, saya tetap mengundurkan diri,” tegasnya.(jpg)