Plt Gubernur Kepri, H Isdianto di dampingi Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri, Reni Yusneli saat membuka Rakornas Pendapatan 2019 di Swiss Bell Hotel Batam, Kamis (26/9). F.Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos

PRO PINANG – Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri kewalahan untuk melakukan penagihan Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) kepada wajib pajak. Menyikapi persoalan tersebut, Kepala BP2RD Provinsi Kepri, Reni Yusneli mewacanakan untuk berkolaborasi bersama kepolisian dan kejaksaan. Menurutnya tidakkan tersebut perlu dilakukan, karena tingkat kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak menurun.

“Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tergolong masih cukup rendah. Karena penerimaan PKB sampai hari ini masih pada angka 75 persen dari target,” ujar Reni Yusneli, Selasa (24/9) lalu di Tanjungpinang.

Perempuan yang pernah menduduki posisi Plt Sekda Provinsi Kepri tersebut menjelaskan, pihaknya telah melakukan berbagai terobosan untuk memberi stimulus supaya masyarakat respek membayar pajak. Salah satu terobosan strategis yang dibuat adalah program pengurangan PKB berdasarkan tahun pembuatan. Namun sayangnya, program itu masih kurang siginifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

“Untuk itu kami akan memberdayakan juru sita alias tukang tagih. Saat ini, kami tengah intens melakukan koordinasi dengan stakeholder lain, seperti pihak Kejaksaan dan Kepolisian untuk menerapkan program tersebut,” jelas Reni.

Mantan Asisten I Pemprov Kepri itu menyebutkan, saat ini ada sekitar 20 orang juru sita. Meskipun demikian, perlu bermitra dengan pihak lain, karena BP2RD Provinsi Kepri belum punya fasilitas untuk menyimpan hasil sitaan. Ia menargetkan, di akhir tahun 2019 ini program tersebut sudah akan berjalan. Ia pun berharap melalui cara itu kesadaran masyarakat dalam membayar pajak akan meningkat. Sehingga bisa mendorong tercapai target Pendapatan Daerah.

“Mudah-mudahan di akhir tahun sudah bisa kita gerakkan. Untuk syok terapi awal kita akan menyasar mobil-mobil mewah,” tutup Reni Yusneli.

Seperti diketahui, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepri pada semester pertama Tahun Anggaran 2019 sebesar 47,10 persen atau Rp559 miliar dari target Rp1.252.746.436.992,17. Rendahnya capaian tersebut disebabkan tiga sektor pendapatan yang belum maksimal. Untuk sektor pajak daerah, realisasi sampai Juni 2019 adalah sebesar Rp534 miliar atau 48,45 persen dari target RpRp1.103.235.739.592. Sedangkan retrebusi daerah 5,94 persen dari target Rp73,5 miliar atau sebesar Rp4,3 miliar.

Ada tiga sektor pendapatan yang mempengaruhi progres Pendapatan Asli Daerah . Ketiga sektor tersebut adalah labuh jangkar, pajak air permukaan, dan reklamasi. Sektor labuh jangkar ditargetkan sebesar Rp60 miliar besar kemungkinan tidak akan tercapai. Karena sampai saat ini, progresnya masih nol persen. Kemudian untuk reklamasi target pendapatan Rp10 miliar. Adapun capaian sampai saat ini adalah sebesar Rp2,3 miliar. Artinya masih ada Rp8 miliar yang dikejar disisa waktu yang ada.

Sementara itu, untuk sektor pajak air permukaan, progres sampai semester pertama ini adalah 3,55 persen atau sebesar Rp709 juta dari target Rp20 miliar. Berikutnya adalah realisasi Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) Rp191 miliar atau 48,45 persen dari rencana target sebesar Rp1,1 triliun. Masih kata Reni, sektor andalan berikutnya adalah Pajak Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBN KB) progresnya tembus pada angka 63,44 persen atau Rp145 miliar dari target Rp229 miliar.

Selanjutnya adalah Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor (PBB KB) 51,61 persen atau Rp160 miliar dari rencana Rp310 miliar. Sementara Pajak Rokok, ditargetkan Rp104 miliar. Adapun realisasi sampai Juni atau semeseter pertama tahun ini adalah sebesar Rp35,01 persen atau sebesar Rp36 miliar.(jpg)