Juru bicara KPK, Febri Diansyah. F.Istimewa

PRO PINANG – Penyidikan perkara suap izin reklamasi dan gratifikasi jabatan yang menjerat Gubernur Kepri Nonaktif, Nurdin Basirun oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berlanjut. Juru Bicara (Jubir) KPK, Febri Diansyah mengatakan sejumlah nama dijadwalkam diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Gubernur Nurdin. Mulai dari kepala dinas, pengusaha sampai pegawai bank.

“Agenda pemeriksaan hari ini (kemarin,red) adalah saksi untuk tersangka NBU, Gubernur Kepri. Semua diperiksa di Gedung KPK,” ujar Febri Diansyah, lewat siaran persnya, Senin (1/10).

Mantan aktivis Indonesian Coruption Watch (ICW) tersebut menyebutkan, mereka yang akan diperiksa adalah Kepala Dinas Pariwisata, Buralimar. Bahkan sebelum ini, penyidik KPK sudah melakukan penggeledahan di Kantor Dispar Provinsi Kepri.

Menurut Febri, dari kantor tersebut, penyidik telah mengamankan dokumen terkait anggaran.

Masih kata Febri, sejalan dengan itu, penyidik juga akan menggali keterangan dari Senja, Bendahara Pengeluaran Dispar Provinsi Kepri. Berikutnya yang turut terperiksa adalah Haryanti Shintia Dewi, Kepala Bagian UKPN (Unit Kerja Pengenalan Nasabah) Divisi Kepatuhan PT Bank Riau -Kepri. Lebih lanjut katannya, selain itu ada juga dari unsur pengusaha yang diperiksa sebagai saksi. Pertama adalah AKIM, PT Bianglala Karya Utama,  SIMIN, PT Harapan Panjang, Johan, PT Karimun Sejati.

“Mereka diperiksa dalam TPK suap terkait dengan izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau Tahun 2018/2019 untuk tersangka NBU, Gub Kepri,” tegas Febri.

Febri juga menambahkan, terhitung hari ini (kemarin,red) juga dilakukan perpanjangan penahana tersangka KMN (KOCK MENG) selama 40 hari dimulai tanggal 1 Oktober 2019 – 9 november 2019. Yakni, TPK suap terkait Penerbitan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018/2019.

“Perpanjangan masa tahanan ini adalah untuk kepentingan penyidikan. Sama seperti yang kita lakukan kepada tersangka Gubernur NBU,” tutup Febri Diansyah.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Pemprov Kepri, Heri Mokhrizal mengatakan Pemprov Kepri sudah menunjuk Ampuan Situmeang sebagai Penasehat Hukum, Pemprov Kepri menggantikan Andi Muhammad Asrun yang mengundurkan diri. Menurut Heri, jika diperlukan, PH yang ditunjuk akan memberikan pendampingan kepada pejabat yang diperiksa.

“PH yang ditunjuk bekerjasa sesuai dengan yang kita minta tentunya,” ujar Heri Mokhrizal.(jpg)