Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto : Dery Ridwanysah / JawaPos.com

PRO PINANG – Berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tersangka Abu Bakar, terbongkar bahwa Pengusaha Batam, Kock Meng harus membayar mahal untuk mendapatkan Surat Izin Prinsip Pemanfaat Ruang Laut dan Izin Reklamasi di Piayu Laut, Batam dari Pemerintah Provinsi Kepri. Pasalnya ia harus mengeluarkan uang sebesar Rp 45 Juta dan 11 Ribu Dollar Singapura.

Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, sidang dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap tersangka Abu Bakar (Penyuap Gubernur Kepri, Nurdin Basirun) sudah digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (2/10). Menurut Febri, berdasarkan surat dakwaan yang sudah dibacakan, kronologis praktik suap terhadap Gubernur Nurdin terjadi beberapa kali. Disebutkannya, pada bulan September 2018 Johanes Kodrat mengenalkan terdakwa (Abu Bakar,red) dengan Kock Meng di Restoran Jawa Melayu di Tanjungpiayu Laut, Batam. Pada pertemuan tersebut, Kock Meng menyampaikan kepada terdakwa terkait rencana membuka restoran di daerah Tanjungpiayu yang mana izin pendirian restoran sudah dimiliki oleh dirinya.

“Namun belum memiliki izin pemanfaatan ruang laut. Mendengar penyampaian tersebut, terdakwa memberikan penjelasan terkait izin-izin apa saja yang diperlukan dalam membuka restoran terkait dengan pemanfaatan laut. Terdakwa juga menyampaikan mengenal Budy Hartono, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri,” ujar Febri, kemarin.

Masih kata Febri, dalam dakwaan yang dibacakan oleh JPU pada KPK, Muhammad Asri Irwan tersebut, antara terdakwa dengan Kock Meng, dan Johanes Kondrat bermaksud membuat perusahaan dengan nama PT. Kelong Abadi Sejahtera untuk kepentingan pembangunan dan pengelolaan restoran serta penginapan di pesisir Tanjungpiayu, Batam.  Akhirnya pada bulan Oktober 2018, terdakwa bersama dengan Kock Meng menemui Budy Hartono di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri untuk mengajukan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut. Kemudian pada saat itu, Kock Meng mengajukan permohonan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor: 01/IPRL/BTM/X/2018 yang berlokasi di Tanjungpiayu, Batam seluas 50.000 m2, sedangkan terdakwa mengajukan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor: 018/PerLam/BTM/2018 yang berlokasi di Perairan Kelurahan Sijantung Jembatan Lima Barelang, Batam seluas 20.000 m2.

Lebih lanjut katanya, pada pertemuan tersebut, Budy Hartono menyampaikan kepada terdakwa dan Kock Meng terkait syarat dan mekanisme pengajuan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut dengan “biaya pengurusan” sejumlah Rp50 juta, mendengar penyampaian tersebut, Terdakwa dan Kock Meng menyetujuinya. – Bahwa selanjutnya pada bulan April 2019, Terdakwa menemui Budy Hartono di kantornya menanyakan permohonan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut yang sudah diajukan oleh Terdakwa dan Kock Meng. Budy Hartono kemudian menyampaikan kepada Terdakwa bahwa draf Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut sudah diajukan tetapi nota dinas belum ditandatangani oleh Edy Sofyan, sehingga belum bisa diajukan ke Nurdin Basirun. Budy Hartono juga menyampaikan kepada Terdakwa, bahwa untuk menerbitkan nota dinas diperlukan “biaya pengurusan” sejumlah Rp50 juta.

“Setelah mendengar penyampaian dari Budy Hartono, Terdakwa kemudian menemui Kock Meng dan menyampaikan biaya pengurusan sejumlah Rp50 juta, dimana Kock Meng menyanggupinya. Kemudian Kock Meng menghubungi Johanes Kondrat yang merupakan orang kepercayaannya untuk menyerahkan uang sejumlah Rp50 juta dalam bentuk pecahan Rp100 ribu kepada Terdakwa,” papar Febri.

Mantan Aktivis ICW tersebut menyebutkan, setelah menerima uang dari Kock Meng, Johanes Kondrat menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Pelabuhan Sijantung. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Budy Hartono sejumlah Rp45 juta di rumah Edy Sofyan yang beralamat di Jalan Karimun Nomor 22 Sungai Jang Tanjungpinang, sedangkan sejumlah Rp5 juta digunakan oleh Terdakwa sebagai biaya operasionalnya. Setelah menerima uang dari Terdakwa, Budy Hartono menyerahkan uang sejumlah sebesar Rp45 juta tersebut kepada Edy Sofyan. Kemudian, Budy Hartono menyerahkan Nota Dinas Nomor : 523/DKP/IV/2019 yang telah ditandatangani oleh Edy Sofyan selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri dan menyerahkan Izin Prinsip Pemanfaatan Laut Nomor : 120/0796/DKP/SET tanggal 07 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Nurdin Basirun selaku Gubernur Provinsi Kepri kepada Terdakwa, terkait permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Laut dari Kock Meng seluas 50.000 m2 dan Terdakwa seluas 20.000 m2 yang berlokasi di Perairan Kelurahan Sijantung Jembatan Lima Barelang, Batam.

“Dalam hal ini, tersangka Edy Sofyan kemudian menggunakan uang sejumlah Rp45 juta pemberian dari Terdakwa untuk kepentingan Nurdin Basirun pada saat melakukan kunjungan ke pulau-pulau yang dilanjutkan dengan makan bersama dengan rombongan. Edy Sofyan melakukan pembayaran untuk pengeluaran kegiatan tersebut atas sepengetahuan Nurdin Basirun,” ungkap Febri.

Selanjutnya, pada tanggal 22 Mei 2019, Terdakwa menemui Budy Hartono di ruang kerjanya menitipkan Surat Permohonan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut yang berlokasi di Tanjungpiayu, Batam dengan luas yang diajukan 10,2 Hektare (Ha). Setelah menerima titipan Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Laut, Budy Hartono menyiapkan dokumen kelengkapannya dan kemudian menghubungi Terdakwa agar menyiapkan dana sejumlah Rp50 juta terkait pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut. Pada tanggal 30 Mei 2019, Budy Hartono menghubungi Terdakwa dan memberitahukan sedang dalam perjalanan menuju Batam dari Tanjungpinang. Setelah tiba di Pelabuhan Telaga Punggur Batam, Budy Hartono menghubungi Terdakwa kembali dengan maksud menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa sedang menuju Pelabuhan Telaga Punggur Batam, sehingga Budy Hartono menunggu di ruang tunggu kedatangan Pelabuhan Telaga Punggur, Batam. Tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung menemui Budy Hartono lalu menyerahkan uang SGD5000  yang dimasukkan dalam amplop warna coklat.

“Setelah menerima pemberian uang dari Terdakwa yang bersumber dari Kock Meng melalui Johanes Kondrat tersebut, Budy Hartono kemudian kembali ke Tanjungpinang. Uang yang diterima dari terdakwa diserahkan Budy Hartono kepada Edy Sofyan di Pelantar I, Tanjungpinang pada hari yang sama. Edy Sofyan menemui Nurdin Basirun di Hotel Harmoni Nagoya Batam. Pada saat berada di dalam kamar Nurdin Basirun, Edy Sofyan menyerahkan amplop coklat berisi uang sejumlah SGD5000 tersebut kepada Gubernur,”bebernya.

Pada sekitar bulan Mei 2019 Terdakwa menyampaikan kepada Budy Hartono terkait keinginannya untuk melakukan reklamasi lokasi yang sedang diajukan Izin Prinsip, namun menurut Budy Hartono lokasi tersebut tidak dapat dilakukan reklamasi karena tidak masuk dalam Rencana Perda RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil) Kepulauan Riau. Pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 dilaksanakan rapat pembahasan dokumen final RZWP3K khusus mengenai kelengkapan data dukung reklamasi. Rapat tersebut dihadiri oleh Dinas PUPR, Dinas Lingkungan hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas ESDM. Hasil dari rapat tersebut menyepakati bahwa tim masih menunggu data dukung dari lokasilokasi yang akan dimasukkan dalam rencana reklamasi sampai dengan tanggal 12 Juli 2019. Pada saat rapat tersebut terdapat 42 titik lokasi yang masuk dalam rencana Reklamasi Dalam Rencana Perda RZWP3, lokasi Izin Prinsip yang dimohonkan oleh Terdakwa belum masuk dalam daftar tersebut.

Budy Hartono kemudian menyampaikan kepada Terdakwa terkait permohonan Izin Prinsip di lokasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, dan berdasarkan penyampaian Aulia yang merupakan staff dari Budy Hartono, permohonan lokasi baru yang diusulkan bisa dimasukkan dalam daftar rencana reklamasi dengan syarat dilengkapi dengan data dukung reklamasi. Budy Hartono kemudian menyampaikan kepada Terdakwa bahwa lokasi yang dimohonkan dan sudah memiliki Izin Prinsip bisa dimasukkan dalam daftar Rencana Perda RZWP3K dengan syarat kelengkapan data dukung. Mendengar penyampaian tersebut, Terdakwa lalu bertanya siapa yang bisa membantu membuatkan data dukung tersebut dan dijawab oleh Budy Hartono, ” Aulia”.  Pada Jumat tanggal 5 Juli 2019, Budy Hartono menyampaikan kepada Terdakwa bahwa untuk pembuatan data dukung ada biaya sejumlah Rp75 juta dimana sejumlah Rp25 juta akan diserahkan oleh Budy Hartono kepada Nurdin Basirun melalui Edy Sofyan. Selanjutnya menyampaikan hal tersebut kepada Kock Meng, dimana Kock Meng menyetujui dan akan menyerahkan uang sejumlah Rp75 juta kepada Budy Hartono.

Berikutnya, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa menghubungi Budy Hartono menyampaikan bahwa sudah berada dalam kapal feri dalam perjalanan menuju Tanjungpinang. Sekitar pukul 10.30. WIB, Terdakwa tiba di Pelabuhan Feri Sri Bintan Tanjungpinang.  Selanjutnya Terdakwa dan Budy Hartono berangkat menuju ke rumah Edy Sofyan, dalam perjalanan Terdakwa menyerahkan amplop kuning berisi uang sejumlah SGD 6000.

“Budy Hartono diamankan oleh Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ditemukan uang sejumlah SGD6000 (enam ribu dolar Singapura) di dalam mobil Avanza warna Hitam Nomor Polisi BP1472A milik Budy Hartono. Untuk tersangka Kock Meng dalam perkara ini, akan disidang terpisah,” tutup Febri Diansyah.(jpg)