Humas Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Santonius Tambunan. F.Yusnadi Nazar / Batam Pos

PRO PINANG – Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) menunjuk Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk menyidangkan kasus suap izin reklamasi dan gratifikasi yang menjerat Gubenur Kepri non aktif Nurdin Basirun.

Humas PN Tanjungpinang, Santonius Tambunan mengatakan, penunjukan tersebut, berdasarkan Keputusan Ketua MA RI Nomor: 151/KMA/SK/IX/2019 tertanggal 23 September 2019.

Dalam surat keputusan disebutkan, menetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutuskan perkara pidana atas nama terdakwa Nurdin Basirun, Edy Sofyan, Budi Hartono dan Abu Bakar.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dengan keputusan ini akan diperbaiki kembali.

“Hari Selasa (1/10), kami sudah terima surat penunjukan tersebut,” jelas Santonius di PN Tanjungpinang, Rabu (2/10).

Terkait pemindahan lokasi sidang dari PN Tanjungpinang ke PN Jakarta Pusat, berdasarkan pertimbangan keamanan dan ketertiban. Jika digelar di Tanjungpinang, dikhawatirkan akan terjadi mobilisasi massa, sebab Gubenur Kepri non aktif tersebut putra daerah Kepri.

“Jika digelar di sini (Tanjungpinang, red), dikhawatirkan akan mengganggu jalannya persidangan dan terjadinya gangguan keamanan,” kata Santonius.

Selain itu, lanjut Santonius, sesuai pasal 85 KUHP, persidangan di tempat kejadian perkara (Locus Delicti), dapat dipindahkan dengan alasan situasi dan dapat membahayakan.

“Berdasarkan pertimbangan tersebut, PN Jakarta Pusat memenuhi syarat untuk memeriksa perkara ini,” jelasnya.(odi)