Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman. F.Yusnadi Nazar / Batam Pos

PRO PINANG – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Kepala Kejaksanaan Tinggi (Kajati) Kepri) atau kuasanya, menghadiri sidang praperadilan atas mangkraknya penanganan perkara korupsi tunjangan perumahan DPRD Natuna.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, Kajati sebagai aparat penegak hukum, dapat memberikan contoh yang baik dengan menghadiri sidang sebagai upaya penegakan hukum. Menurut Boyamin, Kajati yang digaji negara justru enggan menghadiri sidang praperadilan tersebut. Sementara MAKI mewakili kepentingan publik dan sebagai penggugat justru selalu menghadiri sidang dengan biaya sendiri.

“Ini sangat ironis, mereka (Kejati, red) seharusnya hadir karena dibiayai oleh negara,” kata Boyamin, Kamis (3/10).

Jika Kajati Kepri kembali mangkir pada sidang praperadilan yang kedua, penggugat akan meminta hakim tetap melanjutkan sidang tanpa dihadiri para tergugat atau sidang Verstek. Selain itu, Kajati Kepri mengabaikan kesempatan untuk membela diri.

“Jika tergugat tidak hadir, sebaiknya hakim tetap melanjutkan sidang demi kepastian hukum terhadap perkara korupsi ini,” kata Boyamin.

Pihaknya mengaku prihatin dengan ketidakpastian status hukum tersangka kasus korupsi tersebut. Sebab, kata Boyamin, proses hukum terhadap lima tersangka sejak dua tahun lalu, masih terkatung-katung di Kejati Kepri.

“Karena tidak melanjutkan kasus ini ke penuntutan di pengadilan, berarti pihak Kejati Kepri melanggar banyak undang-undang salah satunya pasal 50 KUHAP dan Peraturan PBB,” jelasnya. (odi)