Sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Jumat (4/10). F.Yusnadi Nazar / Batam Pos

PRO PINANG – Pemohon praperadilan terhadap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyampaikan dalil-dalil permohonan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Jumat (4/10). Permohonan tersebut terkait mangkraknya penanganan perkara korupsi tunjangan perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna yang ditangani Kejati Kepri.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam dalil permohonannya mengatakan, hingga kini proses penyidikan kasus tersebut tidak ada kejelasannya. Penyidik tidak melimpahkan berkas perkara korupsi kepada penuntut umum. Padahal, penyidik dan penuntut umum berada dalam satu atap dan terkesan jalan di tempat.

“Diduga ada orang kuat di lingkungan kejaksaan yang sengaja menahan kasus tersebut, sehingga tidak berlanjut hingga ke pengadilan,” paparnya.

Pemohon melanjutkan, berdasarkan kabar berita bahwa termohon I (Kejati Kepri) melalui pernyataan Kepala Kejati Kepri (Kajati) saat ini Edy Birton, memberikan indikasi berkehendak menghentikan penyidikan atau setidak-tidaknya tidak akan melanjutkan penanganan perkara korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Natuna dengan alasan penanganan perkara korupsi itu tidak hanya menghukum tetapi yang paling terpenting pengembalian aset dan keuangan negara.

“Pemohon melihat pernyataan ini jelas salah dan melanggar ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang intinya menyatakan pengembalian uang kerugian negara tidak menghapus tindak pidana korupsi,” sebut pemohon.

Pemohon meminta majelis hakim untuk menerima dan mengabulkan permohonan. Menyatakan permohonan pemohon sah dan berdasar hukum sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan praperadilan atas perkara tersebut. Pemohon juga meminta hakim memerintahkan Kejati Kepri melakukan proses hukum selanjutnya sebagaimana diatur dalam KUHAP dan melakukan pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum dan melimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang.

Setelah mendengar dalil permohonan pemohon, majelis hakim tunggal, Guntur Kurniawan menunda persidangan hingga Senin (7/10) dengan agenda mendengar jawaban termohon atas dalil permohonan pemohon. (odi)