Juru bicara KPK, Febri Diansyah. F.Istimewa

PRO PINANG – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, penyidik masih membutuhkan waktu untuk menuntaskan penyidikan perkara suap izin reklamasi dan gratifikasi jabatan terhadap tersangka Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, Kepala Dinas Kelautan, Edy Sofyan, dan Kabid Perikanan Tangkap, Budy Hartono. Adapun kebijakkan yang dibuat adalah dengan memperpanjang masa penahanan selama 30 kedepan.

“Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan untuk tiga orang tersangka dalam kasus suap terkait dengan izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau (Kepri),” ujar Febri Diansyah, kemarin.

Menurut Febri, penahanan ketiga tersangka itu diperpanjang selama 30 hari ke depan terhitung sejak 9 Oktober 2019 nanti. Dengan demikian, Nurdin Basirun dan dua anak buahnya bakal mendekam di sel tahanan setidaknya hingga 7 November 2019. Dijelaskannya, KPK memiliki waktu 120 hari atau sekitar empat bulan untuk menahan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun dan kawan-kawan. Lamanya masa penahanan itu sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebelum kasus ini disidangkan.

“Kalau proses penahanan di penyidikan itu maksimal ada waktu 20 hari, bisa diperpanjang 40 hari, diperpanjang 30 hari, bisa diperpanjang 30 hari lagi. Jadi sekitar 120 hari untuk pidana dengan ancaman sekitar di atas 9 tahun. Jadi memang ada kondisi-kondisi khusus yang dimungkinkan oleh KUHAP,” jelas Febri.

Sebelumnya, Pengara Gubernur Nurdin, Andi Muhammad Asrun mengatakan, proses penyidikan perkara suap izin reklamasi yang disangkakan kepada Gubernur Nurdin masih belum tuntas. Karena KPK kembali memperpanjang masa tahanan Gubernur Nurdin selama 30 hari kedepan. Adapun Gubernur ditetapkan sebagai tersangka pada 11 Juli 2019 lalu.

“Pertama penyidik memperpanjang masa tahanan Gubernur 40 hari, kemudian kedua ini informasinya 30 hari. Kita menghormati proses hukum yang sedang mereka lakukan. Bersalah atau tidaknya nanti pengadilan yang memutuskan,” ujarnya.

Seperti diketahui KPK menyita uang Rp 6,1 miliar yang diduga suap dan gratifikasi. Uang tersebut terdiri dari berbagai pecahan, mulai dari dolar AS, Singapura, ringgit Malaysia, riyal Arab Saudi, dolar Hong Kong serta rupiah. Jumlah uang diduga gratifikasi, yakni Rp 3,7 miliar dengan rincian 180.935 dolar Singapura, 38.553 dolar AS, 527 ringgit Malaysia, 500 riyal Arab Saudi, 30 dolar Hong Kong dan 5 euro serta Rp 132.610.000.(jpg)