Sejumlah truk dan alat berat sedang mengerjakan Proyek Gurindam 12 Tepi Laut Tanjungpinang. F.Jailani / Batam Pos

PRO PINANG – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri, Agus Suharno mengatakan sampai saat ini, petunjuk dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepri masih belum terbit. Menurut Agus Suharno, untuk kelanjutan pembahasan, pihaknya menunggu Panitia Khusus (Pansus) yang baru terbentuk.

“Pimpinan defenitif DPRD Kepri periode 2019-2024 baru dilantik. Artinya, mereka masih menyelesaikan penyusunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Mungkin setelah itu, baru melakukan evaluasi terhadap Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang belum selesai. Salah satunya adalah Ranperda RZWP3K,” ujar Agus, Kamis (3/10) lalu di Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang.

Pria yang juga duduk sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Ranperda RZWP3K Provinsi Kepri menjelaskan, apabila regulasi strategis tersebut tak tuntas, maka Pemprov akan rugi besar. Karena lewat Perda itu nanti, mengatur banyak kepentingan daerah dalam tata ruang laut. “Karena ini amanah Undang-Undang tentu harua kita rampungkan. Sayang apabila kita tunda-tunda penyelesaiannya. Kerugian besar bagi kita yang merupakan Provinsi Kepulauan,” jelasnya Agus Suharno.

Menurutnya, sekarang ini pihaknya masih menunggu penjelasan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait perbaikkan Ranperda RZWP3K Provinsi Kepri. Ditegaskannya, sebelum ada petunjuk tersebut, tentu proses pengesahan Ranperda tersebut belum dapat dilakukan. Mantan Sekretaris Dinas Perdagangan dan Industri (Disprindag) Provinsi Kepri tersebut menegaskan, pembahasan Ranperda RZWP3K tidak semudah menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Karena sampai saat ini, maaih banyak daeeah yang belum tuntas menyusuj regulasi ini,” tegasnya.

Disebutkannya, banyak kepentingan strategis daerah yang bergantung pada Perda itu nanti. Baik itu terkait kebijakkan reklamasi yang diperuntukkan bagi jasa perdagangan, infrastruktur daerah maupun bagi kebutuhan investasi kedepan. Selain itu, didalam regulasi tersebut juga akan mengatur tentang rencana strategis pertambangan logam maupun non logam.

“Begitu juga tentang labuh jangkar yang diharapkan menjadi sektor baru bagi peningkatan Pendapatan Daerah (PAD) Kepri kedepan. Semakin besar PAD, tentu pergerakan pembangunan akan cepat,” jelasnya.

Ditanya apakah benar penyusunan Ranperda RZWP3K Provinsi Kepri sedang mendapatkan asistensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Mengenai hal itu, Agus mengatakan tidak ada. Dikatakannya, proses pembahasan masih berlanjut. Karena sudah ada Ketua Kelompok Kerja (Pokja) yang ditujuk. “Kelanjutannya tergantung pada petunjuk yang diberikan KKP. Artinya masih menunggu penjelasan resmi tersebut diberikan ke kita. Apakah masih perlu perbaikkan atau langsung ke tahap selanjutnya,” tutup Agus.(jpg)