Pegawai Rudenim serahkan urine yang akan diperiksa di labor BNN, Selasa (8/10). F.Peri Irawan / Batam Pos

PRO PINANG – Badan Nasional Narkotika (BNN) Kota Tanjungpinang sosialisasi sekaligus periksa urine pegawai dan deteni rumah detensi imigrasi (Rudenim) Tanjungpinang.

Kelapa BNN Kota Tanjungpinang, Darsono menjelaskan kegiatan itu merupakan program rencana aksi nasional pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) serta penandatanganan nota kesepahaman bersama.

“Akan dilakukan pemeriksaan urine pada beberapa pegawai rudenim, pegawai CPNS yang baru lolos dan beberapa orang warga negara asing yang tinggal di Rudenim,” kata Darsono, Selasa (8/10).

Darsono mengatakan, pemeriksaan urine itu memang tidak kepada keseluruhan pegawai dan warga asing, karena terkendala alat tes yang belum mencukupi baik dari BNN maupun dari pihak Rudenim.

Pegawai Rudenim serahkan urine yang akan diperiksa di labor BNN, Selasa (8/10). F.Peri Irawan / Batam Pos

“Kegiatan hari ini merupakan langkah-langkah pelaksanaan instruksi presiden (inpres) nomor 6 tahun 2018, yaitu rencana aksi nasional P4GN,” tuturnya usai memberikan sosialisasi kepada pegawai rudenim.

Kemudian, Darsono berharap dengan periksa itu baik pegawai ataupun warga asing terbebas dari penggunaan barang narkotika.

“Tentunya kita berharap ASN disini tidak ada yang terindikasi termasuk ASN Tanjungpinang yang kami tangani belum ada terindikasi,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Rudenim Tanjungpinang Muhammad Yani Firdaus menjelaskan karyawan yang diperiksa pada hari itu sekitar 25 orang ditambah beberapa orang Deteni apakah mereka terindikasi pemakai atau tidak akan dilihat dari hasil pemeriksaan ini.

“Secara hukum jika ada warga negara asing yang berada di Rudenim yang terindikasi maka hak-haknya akan diputus,” katanya.

Pegawai Rudenim serahkan urine yang akan diperiksa di labor BNN, Selasa (8/10). F.Peri Irawan / Batam Pos

Sedangkan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Rudenim yang terindikasi penggunaan narkotika itu sudah ada aturannya, pertama diserahkan kepada BNN kemudian jika dia benar-benar pemakai maka ada jalur hukum yang menangani.

“Kalau mau direhab ada peraturannya, apakah hukumannya berat atau ringan tergantung kesalahanya,” ujar Firdaus.

Pada hari ini pemeriksaan yang dilakukan kepada deteni dipilih secara acak namun tetap diperhatikan ciri-ciri pemakai, itu yang didahulukan mengingat keterbatasan.

“Itu yang kita dulukan, dan CPNS baru itu mungkin sebagian kita periksa,” tutupnya. (cr2)

Loading...