Plt Gubernur Kepri,  H Isdianto mengukuhkan Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi Provinsi Kepri di aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (8/10). F.Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos.

PRO BINTAN – Komite Advokasi Daerah (KAD) Provinsi Kepri resmi terbentuk setelah dikukuhkan oleh Plt Gubernur Kepri, Isdianto di Aula Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang, Selasa (8/10). Ketua KAD Provinsi Kepri terpilih, Akhmad Ma’ruf Maluana mengatakan,pihaknya bersepakat mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan segala bentuk korupsi, khususnya di Provinsi Kepri.

“Sebenarnya kita diberikan Surat Keputusan (SK) sudah sejak puasa lalu. Namun baru hari ini, dikukuhkan organisasi ini,” ujar Akhmad Makruf Maulana, usai pelantikan.

Dijelaskan, lahirnya KAD Provinsi Kepri, ini tentunya tidak lepas dari kesepahaman yang terjadi antar Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dengan KPK. Atas dasar itulah, struktur KAD Provinsi Kepri juga beranggotakan pengusaha-pengusaha yang berada dalam barisan Kadin Provinsi Kepri. Lebih lanjut, pria yang merupakan Ketua Kadin Provinsi Kepri tersebut, tren terjadi praktik suap, gratifikasi, dan korupsi bukan hanya melibatkan pejabat, namun juga pengusaha.

“Gol yang kita harapkan melalui hadirnya organisasi ini adalah untuk mencegah terjadinya potensi-potensi korupsi, suap, dan gratifikasi,” tegasnya.

Menurutnya, praktik suap, gratifikasi potensinga terjadi pada saat pengurusan perizinan usaha. Melalui kesempatan ini, pihaknya meminta kepada Pemerintah Daerah mempermudah dalam pengurusan perizinan. Perlu diketahui, anggota KAD bukanlah pemain proyek. Namun untuk kemudahan berusaha tentu perlu ada kepastian hukum, khususnya di Batam.

Plt Gubernur Kepri,  H Isdianto foto bersama usai mengukuhkan Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi Provinsi Kepri di aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (8/10). F.Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos.

“Potensi korupsi, suap, dan gratifikasi diperizinan sangat terbuka, apabila terjadi sumbatan-sumbatan. Kedepan, pada posisi inilah peran KAD Provinsi Kepri dibutuhkan. Sehingga bisa melakukan advokasi kepada pihak terkait,” tegasnya lagi.

Ditambahkannya, amanah yang diberikan ini tidak pernah menjadi tidak beban bagi pihaknya, karena bukan pemain proyek. Menyikapi kondisi ini, kedepan pihak akan menolak yang namanya sukses fee. Sehingga pengusaha tidak digiring untuk terlibat dalam melakukan praktik suap menyuap. Selain itu, pihaknya ingin ada rambu-rambu yang lebih kuat lagi.

“Kami berharap kedepan jangan sampai terjadi, kami ingin dunia usaha didukung, dan proses perizinan cepat,” tutup Akhmad Makruf Maulana.

Sementara itu, Plt Gubernur Kepri, Isdianto mengatakan, masalah korupsi menjadi momok bagi semua pihak. Menurutnya, tingkat pengetahuan tentang masalah hukum berbeda menjadi penyebabnya. Ia berharap hadirnya organisasi ini, dapat membantu dan mewarnai edukasi bagi masyarakat, khususnya kalangan pengusaha. Artinya tidak menjadi lawan.

“Harapan kita kedepan, semakin memperkecil ruang gerak orang melakukan korupsi. KAD personilnya luar biasa, tentu harapan kita bersama, di era keterbukaan bisa bersama-sama mencegah suap, gratifikasi dan korupsi,” ujar Isdianto, usai melantik Pengurus KAD Provinsi Kepri.(jpg)

Loading...