Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak,SH F.Dokumen Pribadi untuk Batam Pos

PRO PINANG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak mengatakan, penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepri menjadi atensi untuk dituntaskan. Menurut Jumaga, belum semua daerah kepulauan menyelesaikan regulasi ini.

“Dari beberapa daerah Provinsi Kepulauan, baru Pulau Seribu, Jakarta yang tuntas. Sedangkan lainnya masih belum semua,” ujar Jumaga Nadeak, Senin (7/10) lalu di Tanjungpinang.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Provinsi Kepri tersebut menjelaskan, setelah penyusunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Provinsi Kepri tersebut, pihaknya akan menyegerakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Ranperda RZWP3K. Karena ada sejumlah dewan periode 2014-2019 yang tergabung dalam Pansus sebelumnya, tidak duduk kembali pada periode 2019-2024.

“Ini yang akan kita bicarakan nanti dengan fraksi-fraksi. Apakah kawan yang dan pernah diduduk di pansus dipertahankan, atau mengganti dengan wajah baru. Ini yang akan kita bicarakan dengan fraksi-fraksi,” jelas Jumaga.

Ditanya apa yang menjadi kendala terkait belum rampungnya regulasi ini? Mengenai hal ini, Jumaga mengatakan penyebabnya adalah masalah status Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang ada di Batam. Masih kata Jumaga, pihaknya sudah berupaya untuk menyelesaikan Ranperda ini. Namun karena berkaitan dengan tata ruang laut, tentu tidak mudah. Sama halnya dalam penyusunan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepri yang harus melalui lintas kementerian.

“Kita tinggal menunggu terbitnya rekomendasi hasil evaluasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebelum itu terbit, tentunya pembahasan akhir belum bisa dilanjutkan,” tegas Jumaga.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda RZWP3K Provinsi Kepri priode yang lalu, Iskandarsyah mengatakan, Provinsi Kepri adalah daerah yang 96 persennya adalah laut. Sehingga luas daratannya sangat terbatas. Solusi untuk mengatasi keterbatasan tersebut adalah melalui kebijakkan reklamasi. Karena terbatasnya lahan darat yang ada, reklamasi menjadi kunci pembangunan kedepan. Layaknya seperti Singapura dan Malaysia yang sudah bergerak lebih cepat.

Menurut Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, untuk menuntaskan Ranperda RZWP3K disahkan menjadi Perda, sekarang ini masih menunggu terbitnya Surat Tanggapan Menteri Kelautan dan Perikanan (SKP). Persoalan tersebut terjadinya, karena adanya perubahan jumlah titik rencana reklamasi dalam RZWP3K, dari 85 saat tanggapan saran, 114 titik perbaikan pertama, dan menjadi 42 titik saat perbaikan akhir.

Berdasarkan draf Ranperda RZWP3K yang sudah dibukukan Pemprov Kepri pada 2018 lalu, ada 10 titik reklamasi srategis yang akan diplot sebagai kawasan Jasa Perdagang. Pertama adalah Tugu Pensil, Tanjungpinang (Zona II Gurindam 12) dengan luas 7,37 Hektar (Ha), Bandar Sri Bintan, Bintan 48,91 Ha. Ketiga Coastal Area, Karimun dengan luas 7,68 Ha. Kemudian yang keempat Gurindam 12, Tanjungpinang (Zona I) 20,79 Ha.

Kelima Water Front City, Natuna dengan luas 9,52 Ha. Keenam adalah Batam Centre (Teluk Tering) dengan luasĀ  914,09 Ha. Ketujuh Komersial Jodoh, Batam seluas 27,78 Ha. Selanjutnya adalah Kawasan Komersial Tanjung Umah, Batam dengan luas rencana reklamasi 225,96 Ha. Sedangkan titik reklamasi yang ke sepuluh adalah Kawasan Komersial Coastal Area, Karimun 179,23 Ha. Diantara 10 titik tersebut ada yang sudah berjalan, ada yang belum melakukan reklamasi.(jpg)

Loading...