Sidang Gugatan Praperadilan MAKI melawan Kejati Kepri di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Jumat (10/10). F.Istimewa

PRO PINANG – Dalam sidang praperadilan, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menegaskan pihaknya mampu membuktikan adanya penghentian penyidikan secara diam-diam oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri atas kasus korupsi tunjangan perumahan Dewan Perwakikan Rakyat Daerah Natuna.

Dalam kesimpulannya MAKI melalui Marselinus Edwin Hardian menyampaikan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Kepri selaku termohon I tidak pernah menagih ke penyidik untuk menyerahkan kembali berkas perkara yang sudah dilengkapi.

“JPU tidak pernah mengembalikan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) berdasarkan Pasal 46 ayat (2) PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus,” katanya di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Jumat (10/10).

Selain itu, kata dia, JPU juga tidak pernah memberikan petunjuk kepada jaksa penyidik untuk mengutamakan pengembalian kerugian negara sebagaimana pernyataan Kajati Kepri di media massa.

Padahal, kata Marselinus, jaksa penyidik mengetahui ketentuan Pasal 24 dan 46 PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, dan dengan sadar melanggar ketentuan tenggang waktu yang diatur.

“Sampai disidangkannya perkara praperadilan aquo, diketahui tidak ada kegiatan jaksa penyidik untuk memenuhi petunjuk JPU, dimana belum dilakukan pemanggilan saksi maupun ahli dalam rangka pemenuhan petunjuk JPU,” ungkapnya.

Kesimpulan serupa juga ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku termohon II. Marselinus menyatakan kordinasi dan supervisi yang dilakukan oleh KPK kepada Kejati tidak mengungkapkan adanya kendala penyidikan karena sudah berlangsung lebih dari dua tahun, namun berkas perkaranya masih belum lengkap.

“KPK tidak maksimal melakukan supervisi dan koordinasi, karena tidak dapat mengungkap telaah atas surat-surat dari Kejati tentang ada atau tidaknya kendala penyidikan, mengingat penyidikan telah berlangsung 2 tahun,” katanya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Marselinus memohon kepada hakim tunggal Guntur Kurniawan menerima seluruh gugatan yang diajukan MAKI. Meminta hakim menyatakan, Kejati Kepri telah melakukan tindakan penghentian penyidikan secara diam-diam yang tidak sah menurut hukum. Memerintahkan Kejati Kepri melakukan proses hukum selanjutnya dan melimpahkan kasus korupsi tersebut kepada JPU untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Tanjungpinang.

“MAKI juga meminta hakim untuk memerintahkan KPK mengambil – alih penanganan perkara korupsi tunjangan perumahan DPRD Natuna,” tutup Marselinus. (odi)