Sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Senin (14/10). F. Yusnadi Nazar / Batam Pos

PRO PINANG – Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang menolak gugatan yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), terkait mangkraknya penyidikan kasus korupsi tunjangan perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri.

Humas Pengadilan Negeri Tanjungpinang Santonius Tambunan kembali menjelaskan, hakim telah memutuskan dan mengabulkan  eksepsi sanggahan dari termohon II yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hakim tunggal mempertimbangkan, praperadilan yang diajukan MAKI kepada Kejati Kepri terkait masalah penghentian penyidikan secara diam-diam terhadap kasus korupsi tersebut, kapasitas penanganannya masih di kejaksaan. “Belum ada peran serta KPK, sehingga dengan ditariknya KPK menjadi eror in persona,” jelas Santonius, Senin (14/10).

Sebelumnya diketahui MAKI mengajukan gugatan praperadilan terhadap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Rabu (28/8). Gugatan praperadilan tersebut terkait mangkraknya penyidikan kasus korupsi tunjangan rumah dinas DPRD Natuna senilai Rp7,7 miliar yang ditangani Kejati Kepri.

Selain menggugat Kejati Kepri, MAKI juga akan menggugat KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena dianggap berperan atas mangkraknya perkara korupsi tunjangan rumah dinas DPRD Natuna. (odi)