Sekretaris II Unit Pemberantasan Pungli Kepri, AKBP Ucok Lasdin Silalahi. F.Yusnadi / Batam Pos

PRO PINANG – Unit Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) Kepri menggelar sosialisasi sektor pelayanan publik di Tanjungpinang, Selasa (15/10). Sosialisi bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh instansi pelayanan publik agar  memberikan pelayanan yang baik dan bersih kepada masyarakat.

Sekretaris II Unit Pemberantasan Pungli Kepri, AKBP Ucok Lasdin Silalahi memamparkan, Pungli adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum yang melampaui wewenang dan menggunakan wewenang untuk tujuan lain.

“Pelayan masyarakat diminta untuk tidak terjebak dan tidak terjerumus dalam pungli yang dapat merugikan,” jelasnya.

Pungli, jelas Ucok, juga pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi masyarakat atau perseorangan.

“Intinya pungli adalah upaya meminta sejumlah uang kepada masyarakat oleh penyelenggara pelayanan yang tidak memiliki dasar hukum, dengan ancaman akan diperlambat maupun dengan iming-iming akan dipercepat,” paparnya.

Pungli, lanjut Ucok, juga dapat diartikan sebagai penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, permintaan imbalan uang, barang dan jasa, tidak patut, tidak kompeten, tidak memberikan pelayanan, berpihak, diskriminasi dan konflik kepentingan.

“Untuk mencegah pungli, dibentuk satuan tugas yang berfungsi sebagai intelejen, pencegahan dan penindakan,” katanya. (odi)