ilustrasi

PRO PINANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau penyelenggara negara untuk memperhatikan ketentuan pelaporan gratifikasi. Imbauan itu dikhususkan pada anggota DPR yang tidak lagi menjabat.

”Lebih baik berhati-hati dalam menerima sesuatu yang memiliki risiko etik hingga risiko pidana,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Untuk diketahui, hampir separo anggota DPR periode 2014-2019 tidak lagi menjabat. Dengan demikian, mereka tidak lagi berstatus penyelenggara negara. Namun, Febri mengingatkan pihak-pihak yang tidak lagi menjalankan profesi sebelumnya itu tetap masuk radar KPK.

”KPK mengingatkan agar bisa bisa memahami perbedaan posisi setelah menjadi pejabat publik,” ungkapnya.

Lebih jauh Febri menerangkan penerimaan gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan wajib dilaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari kerja. KPK pun siap melindungi dan membantu penyelenggara negara jika sewaktu-waktu mengalami kesulitan terkait dengan persoalan gratifikasi. ”Kalau ragu melapor, KPK akan membantu,” imbuh dia.

Dalam waktu 30 hari, KPK akan menentukan status laporan tersebut. Apakah menjadi milik negara atau milik penerima. Analisis itu melihat sejauh mana hubungan penerimaan gratifikasi itu dengan jabatan atau aturan-aturan etik yang melarangnya. ”Di kode etik DPR sudah diatur terkait larangan konflik kepentingan dan pekerjaan lain di luar tugas kedewanan,” paparnya. (tyo)