Gubernur Kepri nonaktif, Nurdin Basirun (rompi oranye) ditangkap KPK. (dok/jp)

PRO PINANG – Kasus dugaan suap pemberian izin prinsip reklamasi Tanjungpiayu, Batam yang menjerat Gubernur Kepri nonaktif, Nurdin Basirun dianggap menurunkan gairah kerja organisasi pemerintahan daerah (OPD). Hal itu diungkapkan Endri Sanopaka yang juga ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang.

“Apalagi dalam pengembangan kasus itu puluhan kepala dinas yang diperiksa. Bagi yang tidak melakukan kesalahan, tentu santai saja dalam bekerja,” ujarnya.

Endri mengatakan, penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sejumlah dinas pasti berdampak pada psikologis kepala OPD dan jajarannya. Bahkan ada oknum kepala dinas yang jarang berkantor sejak Nurdin ditangkap KPK.

“Dampak psikologisnya tentu besar, dan memengaruhi kinerja OPD. Ini harus segera diperbaiki agar masyarakat dan pemerintah tidak dirugikan,” ucapnya.

Endri mengemukakan berdasarkan hasil pengembangan kasus Nurdin, diduga praktik gratifikasi jabatan bukan isapan jempol belaka. KPK telah memeriksa puluhan pejabat Pemprov Kepri dalam kasus tersebut.

Padahal selama ini isu yang beredar, Nurdin seorang pengusaha sukses, yang kaya sehingga tidak menikmati uang gratifikasi jabatan. Hasil penyelidikan KPK dan penyitaan barang bukti justru menunjukkan hal yang berbeda.

“Kalau dari proses penyelidikan yang dilakukan KPK di Kepri, sulit dipercaya kalau tidak ada kepala dinas yang terlibat dalam kasus lainnya, seperti gratifikasi jabatan,” tuturnya.

Dia tidak merasa heran bila plt Gubernur Kepri Isdianto merasa gerah dengan sikap kepala OPD. Dalam melaksanakan pekerjaan, kondisi yang dialami kepala OPD yang terlibat dalam kasus itu tentu berbeda dari biasanya.

Isdianto, saran dia, harus membangun kembali semangat para “pembantunya” agar program pembangunan dapat dilaksanakan secara maksimal.

“Sikap OPD yang indisipiner memang tidak dapat dimaklumi masyarakat, dan ini akan mengganggu pemerintahan,” katanya.

Namun ia mengingatkan Isdianto untuk tidak menjadikan permasalahan itu sebagai alasan untuk melakukan mutasi pejabat eselon II seandainya belum dibutuhkan.

“Pembinaan, motivasi, dan peringatan harus dilakukan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan,” ucapnya. (nip/ant/gun)