Endri Sanopaka. (dok)

PRO PINANG – Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya bekerja untuk kepentingan pemerintah bukan kepala daerah.

“Termasuk kepala OPD harus mampu melaksanakan visi misi kepala daerah yang direalisasikan dalam bentuk program pembangunan. Jadi yang ditonjolkan itu kualitas kerja, bukan kedekatan kepada kepala daerah untuk mempertahankan jabatan,” tutur pengamat politik, Endri Sanopaka.

Endri mengatakan permasalahan ASN, terutama pejabat Eselon II-IV di Pemprov Kepri maupun daerah lainnya di wilayah itu hampir sama. Isu terkait gerbong kepala daerah mengisi jabatan strategis di pemerintahan kerap bergema seusai pilkada.

Semestinya, pola perekrutan ASN dilakukan secara profesional, berdasarkan kualitas, profesional dan kapasitas, bukan berdasarkan kedekatan atau komitmen tertentu yang sama sekali tidak berhubungan dengan kepentingan pemerintah dan masyarakat.

Para pejabat juga jangan pula tergiring oleh kepentingan politik tertentu, misalnya menjelang pilkada. Mereka harus taat aturan dan tetap netral.

“Kalau benar ada pejabat Eselon II yang tidak disiplin seperti yang disampaikan Pelaksana Tugas Gubernur Kepri Isdianto, semestinya diberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, bukan disuruh mengundurkan diri,” ujar Endri yang juga Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Raja Haji Tanjungpinang.

Ia mengatakan kepala dinas harus bekerja secara maksimal untuk kepentingan pemerintah. Jika indispliner atau tidak mencapai target, semestinya dikenakan sanksi.

Pemerintah semestinya memiliki sistem penilaian sehingga mudah untuk mengevaluasi kinerja masing-masing kepala OPD.

“Tentu hasil evaluasi dapat dipergunakan kepala daerah untuk memberi penghargaan dan sanksi kepada kepala dinas maupun jajarannya. Permasalahannya adalah pemerintah tidak memiliki sistem penilaian sehingga kerap menimbulkan polemik saat dilakukan mutasi jabatan,” tuturnya. (nip/ant/gun)