Kadisnaker Kota Tanjungpinang, Hamalis. F.Dokumen pribadi untuk Batam Pos

PRO PINANG – Rencana Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten kota (UMK) di Kota Tanjungpinang masih menunggu pedoman dari Gubernur Kepri.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Kota Tanjungpinang, Hamalis mengatakan yang terpenting dari kenaikan UMK itu adalah komitmen dan penerapan oleh perusahaan kepada karyawanya.

“Untuk apa UMK naik tinggi tapi tidak ada pelaksanaanya,” kata Hamalis, saat dikomfirmasi Batam Pos, Senin (21/10).

Dijelaskan Hamalis, untuk saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk dari Kementerian Ketenagakerjaan selanjutnya petunjuk dari Gubernur Kepri setelah itu dirumuskan di daerah masing-masing, apalah upahnya disesuaikan atau tidak.

“Sekarang kita belum bisa, karena Menteri saja belum dilantik,” ujarnya.

Banyak pertimbangan dalam menaikkan upah itu, seperti laju pertumbuhan ekonomi, angka tingkat pengangguran, Pertumbuhan Produk Domestik Bruto setelah itu disepakati dan dikomfirmasi ke tingkat Provinsi.

Hamalis menilai, setiap tahun memang ada kenaikan, namun terkadang bisa dikatakan percuma saja karena perusahaan tidak menerapkan karena memang tidak mampu menerapkan.

“Kadang-kadang percuma aja, tidak semua yang mampu menerapkan, malahan bikin ribut jika tidak diterapkan,” ungkapnya.

Memang ada sanksi jika perusahaan tidak menerapkan, namun itu wewenangnya provinsi bukan kabupaten kota, pihaknya hanya memfasilitasi kenaikkan UMK itu.

“Diperkirakan kenaikkanya sekitar Rp 300 ribu, sehingga tahun depan UMK Tanjungpinang sekitar Rp 3 juta,” sebutnya.

Hamalis menuturkan, setiap tahun masalah kenaikkan UMK selalu menjadi permasalahan antara dua pihak, pihak tenaga kerja menginginkan upah yang tinggi sebaliknya pihak pengusaha menginginkan upah yang rendah.

“Jika dipaksakan UMK tinggi banyak perusahaan yang tutup usaha karena tidak mampu bayar gaji, saat saya di PTSP hampir setiap hari ada perusahaan yang tutup, karena jika tidak dilaporkan mereka harus bayar pajak terus,” ucapnya.

Untuk skala kecil seperti Bintan Mal dan Bestari Mal sudah tutup karena tidak mampu bayar upah, dan pembeli di mal itu juga sepi, akhirnya karyawanya di PHK.

“Kita tidak membela siapa-siapa hanya melihat realita saja,” tambahnya.

Kembali ditegaskan Hamalis, yang penting adalah komitmen apakah provinsi mmampu memberi sanksi jika perusahaan tidak menerapkan UMK baru tersebut.

“Kita tidak masalah, kita senang UMK itu naik agar geliat ekonomi naik, cuma kembali ke perusahaanya,” tegasnya.

Ia menyebutkan di Tanjungpinang berbeda dengan Bintan dan Batam yang banyak perusahaan besar yang bisa menerapkan UMK dengan mudah.

“Tanjungpinang ini serba tanggung semua, karena tidak banyak perusahaan besar atau menengah,”tutupnya. (cr2)