Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri, H Irwansyah SE MM. F.Istimewa

PRO PINANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri membidik Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ABPD) Kepri Tahun Anggaran (TA) 2020 mendatang tembus pada angka Rp4 triliun. Menyikapi target tersebut, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri menyoroti belum optimalnya upaya Pemprov Kepri dalam menambah pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik itu pada sektor pajak daerah maupun retrebusi daerah.

“Dari penjelasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri yang disampaikan melalui Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri, APBD Kepri 2020 mengalami kenaikan,” ujar Anggota Banggar DPRD Kepri, Irwansyah, kemarin di Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang.

Legislator Komisi III DPRD Kepri tersebut menjelaskan, target minimal APBD Kepri tahun depan sebesar Rp3.831 triliun. Namun jumlah tersebut bisa mencapai Rp4 triliun, apabila Piutang Pajak Air Permukaan (PAP) di Adya Tirta Batam (ATB) sebesar Rp32 miliar masuk kedalam kas daerah. Kemudian sektor lainnya yang turut mempengaruhi adalah Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) pada APBD Perubahan TA 2019 ini.

“Khusus mengenai PAP ATB, kabar baik yang disampaikan Kepala BP2RD Provinsi Kepri, perusahaan tersebut sudah melunak dan akan menyelesaikan kewajibannya. Karena apabila itu tidak kooperatif, Asdatun Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri akan turun tangan. Adapun wacananya adalah penyitaan aset milik ATB,” tegas Irwansyah.

Mengenai PAP, Irwansyah menilai terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen Pupera) Nomor 15 Tahun 2017 tentang tata cara penghitungan besaran Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP) memberikan konsekuensi bagi Pemprov Kepri. Karena dengan turunnya tarif PAP, maka pendapatan Kepri juga ikut menurun. Bahkan pada tahun depan, dari sektor tersebut diproyeksikan hanya sebesar Rp900 juta.

“Harapan untuk mendapatkan besar, adalah tinggal menunggu realiasi piutang yang ada di ATB. Karena kedepan, PAP tidak lagi bisa menjadi harapan untuk mendapatkan PAD yang signifikan,” tegasnya lagi.

Lebih lanjut, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Kepri tersebut menjabarkan, meskipun terjadi peningkatan target APBD tahun depan, namun rencana PAD Kepri 2020 mengalami penurunan 2,84 persen atau sebesar Rp35,5 miliar dari target di 2019 sebesar Rp1,2 triliun. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa persoalan. Pertama BP2RD Provinsi Kepri menurunkan target Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) sebesar 2,5 persen dari target tahun ini Rp1,1 triliun.

“Untuk mengimbangi penurunan target PKB, BP2RD menaikan target Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB). Selain itu, Pemprov juga akan mengeluarkan retrebusi labuh jangkar, dan reklamasi dari komponen pendapatan daerah di 2020 mendatang. Adapun target retrebusi tahun depan hanya pada angka Rp3,7 miliar,” tutup Irwansyah.

Anggota Banggar lainnya, Iskandarsyah mengatakan pembahasan soal pendapatan daerah untuk komponen APBD Kepri 2020 mendatang masih belum tuntas. Ketua Komisi II DPRD Kepri tersebut menyangkan, Pemprov Kepri tidak ada memasukan sektor labuh jangkar, khususnya dalam hal pemanfaatan ruang laut. Menurutnya, untuk labuh jangkar hanya tinggal menunggu Pergub dari Gubernur Kepri. Ia juga heran, kenapa Plt Gubernur tidak berani bertindak mengenai masalah ini.

“Kita ketahui selama dua tahun anggaran, target retrebusi dari labuh jangkar adalah sebesar Rp60 miliar. Lantas tahun depan nol persen targetnya, sebenarnya ada apa sampai peluang besar ini tak berani ditangkap,” ujar Iskandarsyah.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengungkapkan, pada tahun 2020 mendatang hampir Rp370 miliar lebih hanya diperuntukan bagi dua kegiatan. Pertama adalah menuntaskan proyek Gurindam 12 yang nilainya mencapai Rp220 miliar. Kemudian untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kepri berpotensi tembus pada angka Rp150 miliar. Artinya sekitar 30 persen PAD Kepri sudah tersedot untuk dua kegiatan tersebut.

“Kita akan diskusikan persoalan labuh jangkar ini secara lebih lanjut. Ironis tentunya sebagai daerah kepulauan, tetapi penyumpang PAD terbesar lahir dari sektor daratan, khususnya PKB,” tegas Wakil Rakyat utusan Karimun tersebut.

Sementara itu, Kepala BP2RD Provinsi Kepri, Reni Yusneli belum bisa dikonfirmasi terkait kesimpulan rapat antara TAPD Pemprov Kepri dengan Banggar DPRD Kepri. Meskipun sambungan pribadinya aktif, namun Mantan Plt Sekda Kepri itu masih belum memberikan respon. Sama halnya dengan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan (Barenlitbang) Provinsi Kepri, Naharuddin. Kedua menjadi menjadi utusan TAPD Pemprov Kepri untuk rapat bersama Banggar DPRD Kepri.(jpg)