Ketua Komisi II DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah. F.Peri Irawan / Batam Pos

PRO PINANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri tidak memasukan lagi sektor labuh jangkar sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri pada Tahun Anggaran (TA) 2020 mendatang. Ketua Komisi II DPRD Kepri, Iskandarsyah menilai keputusan tersebut menunjukkan Pemprov Kepri menyerah untuk mendapatkan manfaat dari pengelolaan ruang laut tersebut. Padahal Pemprov Kepri sudah punya kewenangan mutlak.

“Makanya saat rapat Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), membahas tentang rencana pendapatan daerah. Namun ironisnya, sebagai daerah kepulauan, TAPD justeru mencoret labuh jangkar sebagai salah satu komponen pendapatan,” ujar Iskandarsya, kemarin di Tanjungpinang.

Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kepri tersebut menjelaskan, dari hasil upaya non litigasi sudah memutuskan bahwa Kepri berhak untuk mendapatkan manfaat dari ruang laut 0-12 mil. Salah satunya adalah labuh jangkar yang saat ini masih ditetapkan sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dibawah Kementerian Perhubungan. Ditegaskannya, upaya yang dilakukan Pemprov Kepri sudah diperkuat dengan pendapatan hukum dari kejaksaan.

“Dari informasi yang saya dapat, PNBP di Pulau Nipah, Batam dalam satu tahun pendapatannya mencapai Rp150 miliar. Artinya peluang kita untuk mewujudkan APBD Kepri tembus Rp4 triliun sangat terbuka, dengan catatan labuh jangkar bisa kita optimalkan,” tegas Iskandarsyah.

Khusus mengenai persoalan ini, pembahasan soal pendapatan daerah untuk komponen APBD Kepri 2020 mendatang masih belum tuntas. Lebih lanjut katanya, dari penjelasan yang ia dapat melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri, untuk labuh jangkar hanya tinggal menunggu terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) dari Gubernur Kepri. Ia juga heran, kenapa Plt Gubernur tidak berani bertindak mengenai masalah ini.

“Kita ketahui selama dua tahun anggaran, target retrebusi dari labuh jangkar adalah sebesar Rp60 miliar. Lantas tahun depan nol persen targetnya, sebenarnya ada apa sampai peluang besar ini tak berani ditangkap,” tegasnya lagi.

Pria yang sedang menjalani priode ketiga sebagai legislator di DPRD Kepri tersebut menegaskan, persoalan ini menjadi tamparan keras bagi Pemprov Kepri. Pasalnya Kepri adalah daerah memiliki luas lautan 96 persen, namun justeru sumbangan PAD terbesar berasal dari Pajak Kenderaan Bermotor (PKB), bukan yang bersumber dari kelautan. Dalam konstruksi pendapatan di APBD Kepri Tahun Anggaran (TA) 2019 ini, Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri tetap mencatat labuh sebagai salah satu sektor pendapatan. Adapun target yang disebut diatas kertas adalah sebesar Rp60 miliar.

“Pak Plt Gubernur adalah Mantan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri. Tentu dia mengetahui persis situasi dan kondisi keuangan daerah. Ini menjadi tantangan baginya untuk meningkatkan PAD Kepri kedepan,” tutup wakil rakyat utusan Karimun tersebut.

Seperti diketahui, labuh jangkar berkaitan erat dengan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepri yang tak kunjung rampung disusun oleh Pemprov Kepri dan DPRD Kepri. Didalam dokumen Ranperda tersebut, Pemprov Kepri akan menetapkan 43 titik kawasan labuh jangkar yang tersebar di tujuh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri yang berada di dalam kawasan 0-12 mil.

Masih berdasarkan draf Ranperda yang ada, Pemprov akan mengalokasikan 11.058,51 hektar (Ha) sebagai area labuh jangkar. Luasan tersebut tersebut terbagi pada 10 titik yang tersebar di daerah Meral dan Tebing. Kemudian Kota Batam dirancang 21 titik reklamasi yang terbesar di sejumlah daerah. Belakang Padang ada enam titik dengan luas area 10.134,56 Ha. Berikutnya adalah Sekupang sebanyak tiga titik dengan luas 872.99 Ha. Kemudian Batu Ampar akan mendapatkan jatah seluas 1.880.71 Ha yang dibagi diempat lokasi. Lokasi selanjutnya adalah Nongsa, daerah tersebut akan diplot enam titik labuh jangkar dengan luas 2.381,48 Ha. Selain itu, ada dua titik di Galang dengan cakupan 18.443,15 Ha.

Kemudian Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang hanya ada tiga lokasi yang akan ditetapkan sebagai area labuh jangkar. Semuanya berada didalam daerah, Kecamatan Tanjungpinang Kota. Adapun luas kawasan lay up kapal tersebut adalah 412,69 Ha. Kabupaten Bintan mendapatkan jatah seluas 12.315.04 Ha yang tersebar di Teluk Sebong, Bintan Timur, dan Gunung Kijang. Selanjutnya adalah Kabupaten Anambas, mendapat bagian seluas 3.637,14 yang dibagi pada dua lokasi, yakni Jemaja dan Palmatak. Daerah terakhir yang masuk sebagai kawasan labuh jangkar adalah Natuna, tepatnya di Bunguran Barat sebanyak tiga lokasi. Adapun luas daerah yang dapat dimanfaatkan untuk wilayah labuh kapal nanti adalah 26.420,24 Ha.(jpg)