Plt Gubernur Kepri, H Isdianto saat bersama Menteri Perhubungan (Menhub) RI, Budi Karya Sumadi hadiri mengoperasian Bandar Udara (Bandara) Letung yang terletak di Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas beberapa waktu lalu. F.Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos

PRO PINANG – Meskipun labuh jangkar dikeluarkan dalam komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri Tahun Anggaran (TA) 2020 mendatang. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri, Isdianto tetap akan melakukan upaya lobi-lobi ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub), khusus melalui Direktorat Jendral Perhubungan Laut (Dirjen Hubla), Kemenhub. Menurut Isdianto, persoalan ini juga sudah dibahas saat peresmian Bandara Letung, Anamas belum lama ini.

“Labuh jangkar akan kita kejar, karena sudah mengomong langsung sama Dirjen Hubla, mereka menyambut baik rencana kita untuk mengelola labuh jangkar,” ujar Isdianto menjawab pertanyaan media di Aula Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang, Kamis (24/10) lalu.

Mantan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri tersebut menegakan, Pemprov Kepri akan menjadi solusi terbaik atau win-win solution bersama pihak Kemenhub. Karena adanya tambahan pendapatan dari sektor labuh jangkar, menjadi harapan untuk mempercepat pembangunan daerah. Pria yang juga menyandang sebagai Wakil Gubernur (Wagub) Kepri tersebut mengibaratkan labuh jangkar seperti kue yang saat ini dikelola oleh Kemenhub.

“Ibaratnya labuh jangkar itu seperti kue yang selama ini dikelola oleh Menteri Perhubungan. Namun tiba-tiba kita rampas, tentu tidak etis jadinya. Makanya perlu kita bicarakan secara kekeluargaan dan kebersamaan dengan pihak Kemenhub,” tegas Isdianto.

Lebih lanjut katanya, apabila tidak ada halangan, pekan depan ia akan bertandang ke Kemenhub dengan membawa naskah Peraturan Gubernur (Pergub) tentang labuh jangkar. Sehingga apabila Kemenhub memboleh terbitnya Pergub tersebut, dirinya baru akan meneken. Namun apabila tidak diperkenakan, maka ia berharap ada solusi terbaik yang diberikan pihak Kemenhub. Apalagi mengingat, Kepri memang diberikan kedaulatan untuk mengelola ruang laut 0-12 mil.

Disinggung apa sudah ada koordinasi dari Kepala BP2RD Provinsi Kepri, Reni Yusneli terkait dikeluarkannya labuh jangkar dalam komponen PAD Kepri tahun depan? Mengenai hal itu, Isdianto mengaku belum dapat laporan. Meskipun demikian, ia meyakini, faktor pengalaman menjadi pertimbangan dikeluarkannya labuh jangkar dari komponen PAD Kepri untuk sementara waktu. Karena memang sudah berjalan lebih kurang tiga tahun, namun belum ada manfaat yang diterima.

“Kita akan bahas kembali dan meminta dukungan juga kepada perwakilan Kepri baik yang ada di DPR RI maupun DPD RI. Sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang optimal dari sektor labuh jangkar kedepannya,” tutup Isdianto.

Ketua Komisi II DPRD Kepri, Iskandarsyah menilai dikeluarkannya labuh jangkar dari komponen PAD, menunjukkan Pemprov Kepri menyerah untuk mendapatkan manfaat dari pengelolaan ruang laut tersebut. Padahal Pemprov Kepri sudah punya kewenangan mutlak. “Makanya saat rapat Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), membahas tentang rencana pendapatan daerah. Namun ironisnya, sebagai daerah kepulauan, TAPD justeru mencoret labuh jangkar sebagai salah satu komponen pendapatan,” ujar Iskandarsya, kemarin di Tanjungpinang.

Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kepri tersebut menjelaskan, dari hasil upaya non litigasi sudah memutuskan bahwa Kepri berhak untuk mendapatkan manfaat dari ruang laut 0-12 mil. Salah satunya adalah labuh jangkar yang saat ini masih ditetapkan sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dibawah Kementerian Perhubungan. Ditegaskannya, upaya yang dilakukan Pemprov Kepri sudah diperkuat dengan pendapatan hukum dari kejaksaan.

“Dari informasi yang saya dapat, PNBP di Pulau Nipah, Batam dalam satu tahun pendapatannya mencapai Rp150 miliar. Artinya peluang kita untuk mewujudkan APBD Kepri tembus Rp4 triliun sangat terbuka, dengan catatan labuh jangkar bisa kita optimalkan,” tegas Iskandarsyah.

Khusus mengenai persoalan ini, pembahasan soal pendapatan daerah untuk komponen APBD Kepri 2020 mendatang masih belum tuntas. Lebih lanjut katanya, dari penjelasan yang ia dapat melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri, untuk labuh jangkar hanya tinggal menunggu terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) dari Gubernur Kepri. Ia juga heran, kenapa Plt Gubernur tidak berani bertindak mengenai masalah ini.

“Kita ketahui selama dua tahun anggaran, target retrebusi dari labuh jangkar adalah sebesar Rp60 miliar. Lantas tahun depan nol persen targetnya, sebenarnya ada apa sampai peluang besar ini tak berani ditangkap,” tegasnya lagi.(jpg)