Kepala Biro Pelayanan dan Pengadaan (BLP) Provinsi Kepri, Misbardi.F.Dokumen Pribadi untuk Batam Pos

PRO PINANG – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri memilih membatalkan pelaksanaan 12 dari 76 proyek strategis yang menjadi rencana kerja Tahun Anggaran (TA) 2019. Legislator Komisi III DPRD Kepri, Irwansyah menuding perencaan Pemprov Kepri yang tidak matang, sehingga menjadi penyebab gagalnya kegiatan tersebut.

“Kebijakkan rasionalisasi diambil oleh TAPD Pemprov Kepri dengan mempertimbangkan berbagai hal. Pertama masalah pelaksanaan lelang, dan teknis di lapangan. Akhirnya dari 76 kegiatan yang menjadi atensi, ada 11 kegiatan yang dibatalkan lelang. Sedangkan satu lainnya pola dirubah menjadi bantuan dana ke daerah,” ujar Kepala Biro Pelayanan Barang dan Jasa, Pemprov Kepri, Senin (28/10) di Gedung Daerah, Tanjungpinang.

Menurut Mantan Kepala Biro Umum, Pemprov Kepri tersebut, melihat dari progres yang ada, realisasi kegiatan strategis Pemprov Kepri TA 2019 hanya pada angka 84,22 persen. Sehingga 15,78 persen dihitung menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun ini. Masih kata Misbardi, namun jika dihitung dari jumlah anggaran tentu ada perbedaan Silpanya, karena kegiatan diambas yang semua dilelang di Pemprov, polanya dirubah menjadi dana bantuan ke daerah sebesar Rp4,5 miliar.

“Jika dihitung keseluruhan yang dirasionalisasi ada Rp22 miliar yang menjadi Silpa. Namun karena ada kegiatan yang polanya dirubah, maka total Silpa lebih kurang pada angka Rp18,1 miliar,” jelas Misrbadi.

Meskipun tidak detail, Misbardi menyebutkan kegiatan yang dirasionalisasi tersebar di enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri. Pertama adalah Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri. Dinas OPD tersebut adalah enam kegiatan, yakni Pembangunan Jalan Provinsi di Desa Berakit, Bintan Rp1 miliar, peningkatan Jalan Parit Baru, Karimun Rp950 juta, peningkatan jalan Parit Tegak, Karimun Rp950 juta, penataan jalan dan kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Kepri sebesar Rp7,2 miliar, pembangunan pengamanan pantai di Pulau Jaloh, Batam Rp850 juta, dan pembangunan Jembatan Panjang Anambas Rp4,5 Miliar yang polanya dirubah.

OPD berikutnya adala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Provinsi Kepri, yakni pembangunan Masjid Al Ikhlas, Tanjungpinang Rp765 juta. Selanjutnya di Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepri ada kegiatan belanja modal gedung dan bangunan terminal Rp422 juta. Kemudian di Dinas Pendidikan (Disdik) kegiatan yang dibatalkan adalah pengadaan alat laboratorium Rp2 miliar.

“Selain itu di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ada penyediaan Pembangkit Listrik Generator Set (Genset) Rp2 miliar untuk di Anambas. Terakhir adalah Dinas Kelautan dan Perikanan, yakni pembangunan Kantor Pengawas SDKP di Anambas Rp2 miliar,” jelasnya lagi.

Ditanya apa yang menjadi penyebab batalnya kegiatan-kegiatan strategis tersebut? Mengenai hal itu, Misbardi mengatakan ada memang kegiatan yang belum diajukan lelang oleh OPD terkait ke Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UPKBJ) Provinsi Kepri. Namun ada juga yang sudah diajukan, tetapi gagal lelang, karena pagu anggaran tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Seperti kegiatan pembangunan Kantor Pengawasan DKP dan pengadaan Genset milik ESDM. Perhitungan inilah yang membuat kontraktor tak berminat untuk mengingkuti lelang,” paparnya.

Sementara itu, Plt Gubernur Kepri, Isdianto membenarkan adanya rasionalisasi belasan kegiatan strategis milik Pemprov Kepri tahun ini. Menurutnya, kebijakan tersebut dilakukan, bukan karena adanya defisit anggaran. Namun karena berbagai faktor yang mempengaruhi diambilnya keputusan tersebut. Karena selain masalah waktu, tentu persoalan teknis di lapangan juga menjadi perhatian.

“Tetapi yang pasti, ada kegiatan yang kita tunda pelaksanaanya di tahun depan. Sebagian lainnya batal kita laksanakan, dengan melihat situasi dan kondisi sekarang ini,” ujar Isdianto, kemarin.

Terpisah, Legislator Komisi III DPRD Kepri, Irwansyah menuding batalnya sejumlah kegiatan strategis tersebut disebabkan tidak matangnya perencanaan yang dibuat oleh OPD Pemprov Kepri terkait. Salah satunya terjadi pada kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Generator Set (Genset) Rp2 miliar milik ESDM Provinsi Kepri. Padahal kehadiran infrastruktur tersebut sangat diharapkan oleh masyarakat.

“Ketika kita rapat kerja, masalah ini sudah di klarifikasi ke OPD terkait. Namun dalihnya bermasalah di lelang, meskipun sudah beberapa kali diajukan. Ternyata setelah dikroscek, pengajuannya hanya sekali,” cetus Irwansyah.

Perwakilan tunggal, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Kepri tersebut menegaskan, dalam membuat perencaan, tentu harus merujuk pada Standar Satuan Harga (SSH) yang ada. Kenyataanya, jumlah anggaran yang diajukan tidak merujuk pada perkiraan tersebut. Sehingga dalam proses lelang, tidak ada pihak yang berminat.

“Persoalan ini menjadi catatan tersendiri bagi kami. Karena ini adalah satu keteledoran yang dilakukan oleh ESDM Provinsi Kepri. Sementara masyarakat sudah menunggu hadirnya pembangkit tersebut,” tegas Irwansyah.(jpg)