Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).F.Istimewa

PRO PINANG – Sejak Kamis (17/10), sudah dua pekan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) berlaku efektif, namun masih belum ada tanda-tanda peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) atas UU tersebut. Untuk itu, berbagai dorongan agar pemerintah mengeluarkan Perppu KPK terus disuarakan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah salah satunya. Mereka menyampaikan bahwa publik harus terus menuntut adanya Perppu KPK. Desakan kepada presiden wajib tetap ada. Untuk itu, Koordinator Divisi Komunikasi Politik ICW Donal Fariz mengungkapka bahwa pihaknya akan terus mendorong Presiden Jokowi mengeluarkan perppu.

”Perppu itu merupakan kewenangan presiden. Sehingga ICW tetap pada posisi mendesak presiden mengeluarkan perppu untuk menyelamatkan KPK,” jelas Donal. Seiring berlakunya UU KPK yang baru, ICW memperkirakan dalam waktu dekat bakal ada sejumlah perubahan drastis terkait dengan penindakan kasus-kasus korupsi.

Misalnya penerapan SP3 pada kasus lama yang sudah berjalan bertahun-tahun. Harapan besar sempat muncul saat Oresiden Jokowi menunjuk Mohammad Mahfud MD sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (Menkopolhukam). Namun, sejak dilantik oleh presiden Rabu (23/10) belum tampak pengaruh dari Mahfud.

Perppu KPK belum juga kelihatan akan diterbitkan dalam waktu dekat. Donal menyampaikan, ICW tidak melihat posisi Mahfud dalam Kabinet Indonesia Maju bakal berpengaruh pada terbitnya Perppu KPK. Dia menegaskan bahwa menteri tidak ada sangkut pautnya dengan keluarnya perppu atau tidak. Sekali pun menteri itu adalah Mahfud.

Sebelum bergabung dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin, Mahfud merupakan salah seorang tokoh yang cukup vokal menyuarakan terbitnya Perppu KPK. Bersama gerbong tokoh-tokoh senior nasional, dia diundang oleh Jokowi untuk membahas polemik KPK. Mereka dimintai masukan dan mendesak presiden mengeluarkan perppu untuk membatalkan UU KPK.

Setelah masuk dalam jajaran menteri, Donal menilai posisi Mahfud tidak lagi independen dalam konteks mendorong keluarnya Perppu KPK. ”Politik hukum perppu ada di presiden sebagai pemegang otoritas tunggal perppu, bukan pada menteri,” tegasnya. Untuk itu, desakan publik terhadap presiden lebih penting.

Bukan pada tempatnya pula jika menteri didesak mundur karena tidak bisa mendorong presiden menyelamatkan KPK lewat Perppu. Memang sempat ada desakan kepada Mahfud terkait Perppu KPK. Dia diminta mundur apabila dalam seratus hari kerja tidak bisa mendorong presiden mengeluarkan Perppu KPK.

Ketika ditanya terkait itu, Mahfud menjawab santai. Dia pun menegaskan bahwa kewenangan mengeluarkan perppu bukan pada menteri. Melainkan ada pada presiden. ”Itu presiden apakah akan mengeluarkan apa tidak, itu kan sepenuhnya wewenang presiden,” imbuhnya. Dia menyebut, pandangan terkait Perppu KPK sudah dia sampaikan kepada presiden.

Pandangan itu, masih kata Mahfud, disampaikan sejak dirinya belum dilantik sebagai menteri. ”Kan sebelum saya jadi menteri soal Perpu KPK itu sudah sampai semua ke presiden,” imbuhnya. ”Semua sikap saya, pandangan saya soal Perpu KPK itu dan pandangan masyarakat sudah disampaikan ke presiden,” tambahnya.

Saat ini, tinggal menunggu apakah presiden akan mengeluarkan perppu atau tidak. Mahfud tidak menjelaskan dirinya akan mendorong keluarnya perppu. Namun demikian, dia sempat menyampaikan, dirinya belum berbicara soal Perppu KPK dengan presiden maupun pihak lain. ”Kita belum koordinasi dengan departemen teknis,” kata dia.

Dalam sepekan setelah dilantik, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyampaikan bahwa dirinya ingin mengenal Kemenko Polhukam lebih dulu. Dari hal-hal kecil sampai yang besar. Senada dengan ICW, Deputi Direktur Indonesia Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar juga sudah menyampaikan bahwa pemerintah harus menerbitkan Perppu KPK.

Sebagaimana sudah disampaikan oleh banyak aktivis antikorupsi, UU KPK baru berpotensi malah melemahkan KPK. Sebab, banyak kewenangan yang lepas setelah UU tersebut keluar. Perppu, memang bukan jalan satu-satunya. Melaksanakan judicial review lewat KPK juga bisa ditempuh. Namun dalam kondisi saat ini, dia menilai perppu lebih cepat dan efektif.

Karena itu, pihaknya juga mendorong presiden menerbitkan Perppu KPK. ”Kondisi saat ini telah memenuhi semua prasyarat objektif mengeluarkan Perppu KPK,” imbuhnya. Sebab, kebutuhan menyelamatkan KPK dinilai sudah mendesak. Dengan kehadiran UU KPK yang baru, dia menyebut, lembaga antirasuh tidak bisa efektif bekerja.

Lebih dari itu, keputusan mengeluarkan perppu yang menjadi kewenangan presiden juga akan menunjukkan komitmen presiden dalam pemberantasan korupsi. Walau tetap harus melibatkan DPR, Erwin menyampaikan, presiden tidak perlu takut. ”Bahwa Perrpu KPK akan ditolak oleh DPR (presiden tidak perlu takut). Penolakan dari DPR tidak ada hubungannya dengan komitmen presiden,” ujarnya. (deb/syn)