Ruang pelayanan di Kantor BPJS Kesehatan Tanjungpinang, Rabu (30/10). F.Peri Irawan / Batam Pos

PRO PINANG – Penerapan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Tanjungpinang masih menunggu surat resmi dari pusat.

Diketahui kenaikan diterapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) RI nomor 75 tahun 2019 perubahan atas Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan yang ditetapkan tanggal 24 Oktober 2019.

Berdasarkan Perpres Ditetapkan Iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta Bukan Pekerja (BP) untuk kelas III sebesar Rp 42 ribu, untuk kelas II sebesar Rp 110 ribu dan Kelas I sebesar Rp 160 ribu.

Kepala BPJS Kesehatan cabang Tanjungpinang, Agung Utama mengatakan walaupun sudah Perpres tersebut, namun untuk pelaksanaan di Tanjungpinang masih menunggu surat resmi dari pusat dan sosialisasi kepada masyarakat di Tanjungpinang.

“Kalau baca sekilas memang sudah tau, tapi kita tetap menunggu surat resminya,”kata Agung, saat wawancara Batam Pos, Rabu (30/10).

Berdasarkan Perpres tersebut, Agung mengatakan ada yang mulai per 1 Agustus 2019 ada yang mulai per 1 Januari 2020.

Sedangkan untuk penerapan kenaikan iuran tersebut di Kota Tanjungpinang terlebih dahulu akan disosialisasikan kepada masyarakat  dan sebelumnya juga juga sudah pernah disampaikan akan ada kenaikan iuran tersebut kepada peserta BPJS Kesehatan.

“Sudah kita sampaikan, untuk implementasinya kita harus ikuti aturan Perpres tersebut,” ucapnya.

Dikatakan Agung, jika ada kebijakan apalagi Perpres tidak mungkin pihaknya tidak menerapkan itu harus diikuti, sebab pihaknya merupakan instasi yang ditunjuk untuk melaksanakan di daerah.

“Dari Perpres tersebut untuk PBI (penerima bantuan iuran) melalalui APBD berlaku sejak 1 Agustus 2019, dan untuk peserta selain itu berlakunya mulai 1 Januari 2020,” paparnya.

Ruang pelayanan di Kantor BPJS Kesehatan Tanjungpinang, Rabu (30/10). F.Peri Irawan / Batam Pos

Untuk proses sosialisasi kenaikan iuran itu akan disampaikan kepada peserta melalui forum-forum yang sudah dibentuk BPJS Kesehatan sebelumnya.

Setiap kebijakan baru yang muncul, Agung mengatakan akan banyak pro dan kontra dari masyarakat, padahal tujuan kenaikan itu adalah selain untuk peningkatan pelayanan juga untuk penyesuaian aktuaria.

“Latarbelakang ┬ákenaikan juga sudah kita sampaikan kepada masyarakat secara terbuka,” ungkapnya.

Agung mengatakan yang akan merasakan dampak dari kenaikan itu sebenarnya pekerja dengan rentang gaji Rp 8-12 Juta, jika gajinya dibawah angka tersebut tidak akan terdampak.

“Juga dibutuhkan pengertian dari masyarakat dalam membayar BPJS, jangan hanya membayar saat sakit saja kemudian tidak membayar setelah sehat,”imbaunya.

Selamat Simarmata, warga Batu 8 Atas yang dijumpai Batam Pos di Kantor BPJS Kesehatan Tanjungpinang mengaku, tidak keberatan dengan kenaikan iuran BPJS tersebut dengan syarat pelayanan dari rumah sakit kepada peserta dan bukan beserta harus sama dan tidak dibeda-bedakan.

“Harus sama jangan sampai dibeda-bedakan,” ujarnya.

Selamat menyampaikan pengalamanya saat berobat ke salah satu rumah sakit di Tanjungpinang, karena dirinya peserta BPJS kesehatan, pelayanan yang ia dapatkan tidak sesuai harapan selalu diundur-undur oleh pihak rumah sakit.

“Hari senin saya disuruh datang. Senin saya datang kata petugas hari ini antrean sudah penuh, sementara warga lain yang tidak peserta BPJS mendapatkan pelayanan dengan baik, tidak ditunda-tunda,” ungkapnya. (cr2)