ilustrasi

PRO PINANG – Niatan pemekaran Papua bakal dibahas dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) hari ini (31/10). Meski pemerintah pusat menyatakan komitmen mereka untuk memekarkan provinsi di Bumi Cendrawasih, Dewan Adat Papua meminta rencana itu tidak dilaksanakan terburu-buru.

Perwakilan Dewan Adat Papua Jhon Gobay menyampaikan bahwa pemakaran provinsi merupakan pekerjaan besar. Untuk itu, pemerintah tidak boleh gegabah. ”Lebih baik dibicarakan dulu dengan orang Papua. Supaya tidak terkesan dipaksakan oleh pemerintah pusat,” ungkap dia.

Jhon tidak menapik, sudah ada tokoh masyarakat Papua yang diundang Presiden Jokowi ke Jakarta dan menyampaikan aspirasi untuk memekarkan Papua. Namun demikian, dia menilai bahwa aspirasi tokoh-tokoh itu tidak lantas mewakili seluruh masyarakat Papua. ”Itu kelompok-kelompok toh. Jadi, menurut saya harus dibicarakan terbuka,” imbuhnya.

Menurut Jhon, sampai  belum ada pembicaraan antara pemerintah dengan Dewan Adat Papua terkait rencana pemekaran. Dia menyampaikan, pemekaran itu penting lantaran bakal berdampak terhadap masyarakat luas. Sehingga pembicaraan dengan masyarakat dinilai penting. ”Semua kelompok (diajak bicara),” imbuhnya.

Jhon tidak ingin, rencana pemekaran itu tidak jelas untuk kepentingan serta memenuhi kebutuhan siapa. Sebab, yang selama ini bergaung di masyarakat Papua adalah keinginan referendum. Keinginan itu salah satunya berasal dari berbagai persoalan hukum dan hak asasi manusia yang tidak tuntas. ”Itu akar masalah di Papua,” ujar dia.

Dewan Adat Papua menilai, menyelesaikan masalah hukum dan HAM lebih penting ketimbang pemekaran. Walau tidak dalam posisi untuk menyatakan setuju atau tidak dengan rencana tersebut, dia menyampaikan bahwa akar masalah di Papua harus tuntas. ”Itu dulu yang harus diselesaikan. Bukan menjawab dengan pemekaran,” jelasnya.

Karena itu, Jhon lebih mendorong keterangan Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD terkait undang-undang rekonsiliasi dan kebenaran. ”Saya justru dukung sekali sikap yang disampaikan tegas oleh Pak Mahfud,” kata dia. Menurutnya, itu adalah tuntutan masyarakat Papua yang disampaikan bersama-sama. Bukan hanya satu dua kelompok saja.

Sebelumnya, Mahfud memang sudah mendapat laporan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait kondisi Papua serta langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil. Termasuk rencana pemekaran provinsi di sana. ”Tentang kemungkinan membentuk provinsi baru di Papua. Sehingga papua itu nantinya tidak hanya seperti sekarang,” imbuhnya.

Walau belum ada keputusan final, Mahfud memastikan rencana itu akan dibahas.  Tito menyampaikan bahwa permintaan untuk dilakukan pemekaran daerah sangat banyak. Jumlahnya mencapai 183 permohonan. Namun demikian, dia memastikan pemekaran hanya diberlakukan di Papua. Sementara daerah lainnya tetap moratorium.

”Waktu kunjungan ke Papua kita melihat aspirasi masyarakat di situ,” ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta . Menurut Tito, Papua dapat kekhususan. Sebab, pemekaran di sana diharapkan dapat mempercepat pembangunan yang berdampak pada situasi keamanan. Tito menyebut pemerintah memiliki alasan yang kuat untuk memberi kekhususan Papua.

”Ini kan situasional. Kita kan dasarnya data intelegen. Kemudian data-data lapangan kita ada. Situasi nasional,” imbuhnya. Untuk prosesnya, mantan kapolri itu mengaku masih melakukan kajian. Termasuk dengan memilah wilayah mana yang cocok untuk dibuat provinsi baru di tanah Papua. Sejauh ini, yang sudah sepakat adalah Papua Selatan.

Sementara itu, untuk Pegunungan Tengah dan Papua Utara masih dalam pembicaraan. ”Kita dengan keterbatasan anggaran yang ada maksimal hanya bisa dua,” kata pria yang pernah menjabat kapolda Papua tersebut. Di saat yang bersamaan, pemerintah juga masih perlu menuntaskan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah. (far/syn)