ilustrasi

PRO PINANG – Pemerintah tegas menolak limbah bahan beracun dan berbahaya (B3). Apalagi jika limbah itu berasal dari luar negeri. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menyatakan bahwa pemerintah telah mengirim 374 kontainer bahan baku kertas dan plastik daur ulang yang bercampur limbah B3 kembali ke negara asalnya.

“Hingga 30 Oktober 2019, Bea Cukai mencatat ada 374 limbah yang sudah direekspor ke negara asal,” kata Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi.

Untuk melacak keberadaan limbah B3 dalam kontainer dari luar negeri, Dirjen Bea dan Cukai bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Heru menyatakan, selain 374 kontainer yang sudah dipulangkan, ada sekitar 210 kontainer lagi yang berada dalam proses pemulangan. Kontainer-kontainer yang masuk dari Amerika Serikat (AS) dan Jerman itu dikirimkan ke negara-negara asal. Yakni, Prancis, Belanda, Slovenia, Belgia, Inggris, Selandia Baru, Australia, Spanyol, Kanada, Hongkong, dan Jepang.

Dalam kesempatan itu, Heru menyebut dua dalang di balik kontainer-kontainer berisi limbah B3 tersebut. PT MSE dan PT SM. Dua perusahaan yang seharusnya mengirimkan barang impor ke AS itu malah mengalihkan kiriman ke India, Thailand, Korea Selatan, Vietnam, Meksiko, Belanda, dan Kanada. Padahal, pihaknya tidak pernah mengeluarkan rekomendasi reekspor kontainer-kontainer yang dimaksud.

Di tempat yang sama, Direktorat Jenderal Pengelolaan Limbah dan Sampah B3 (PLSB3) Rosa Vivien menegaskan kembali sikap pemerintah yang tidak menoleransi bahan baku kertas dan plastik yang tercemar limbah B3. Artinya, para importer yang nakal harus bertanggung jawab untuk memulangkannya.

“Pemerintah Indonesia tegas menolak impor bahan baku scrap plastik dan kertas yang disusupi limbah B3, limbah, ataupun sampah, sehingga tindakan yang dilakukan memang saat ini adalah reekspor,” tegasnya. Vivien menerangkan bahwa tindakan memerintahkan reekspor memang tidak berdasar G to G, tetapi B to B. (dee/c19/hep)