ilustrasi

PRO PINANG – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 diketok secara serentak,  Jumat (1/11). Dari 34 provinsi, baru 20 provinsi yang telah mengumumkan penetapan UMP dan menyampaikan laporannya kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Baca juga: UMP Kepri 2020 Ditetapkan Naik Rp 236.652

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker Haiyani Rumondang mengatakan, pihaknya terus  memantauan penetapan UMP 2020 oleh para Gubernur. Sebab, batas waktu penetapan UMP untuk tahun 2020 adalah 1 November 2019. Hal itu mengacu pada Pasal 9 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum.

”Masih terus kita pantau dan kumpulkan dari daerah-daerah di Indonesia,” tuturnya.

Dia menjelaskan, kenaikan UMP 2020 dihitung berdasarkan formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Dengan mengacu pada data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional dari Badan Pusat Statistik (BPS), di mana  tahun ini ditetapkan sebesar 8, 51 persen.

Direktur Pengupahan Kemenaker Dinar Titus Jogaswitani menambahkan, hingga Jumat (1/11) petang, baru 20 provinsi yang telah mengumumkan penetapan dan menyampaikan laporan penetapan UMP 2020nya. Dari jumlah tersebut, sebagian besar sudah sesuai dengan PP 78/2015 tentang Pengupahan.

”Ada 1 provinsi diantaranya masih tidak sesuai dengan ketetapan,” katanya.

Terkait provinsi- provinsi yang belum menyampaikan laporannya, Dinar menduga ada keterlambatan pelaporan saja. Sementara, besaran sudah diumumkan.

”Mungkin karena keputusannya belum ditandatangani oleh gubernur atau baru akan dilaporkan pada kami,” paparnya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuturkan, buruh akan kembali turun ke jalan sebagai respon penetapan kenaikan UMP 2020. Dia menilai, kenaikan tidak sesuai. Pasalnya, jika merujuk pada 78 item kebutuhan hidup layak (KHL) tuntutan buruh, kanaikan harusnya mencapi 10-15 persen. Sebagai informasi, KHL saat ini berjumlah 60 item.

”KSPI dan elemen buruh yang lain akan melakukan aksi di 100 kabupaten/kota basis industri. Aksi tersebut diselenggarakan dalam rentang waktu tanggal 1-15 November 2019,” ujarnya.

Sebelumnya, aksi buruh sudah dimulai di Balaikota DKI Jakarta pada 30 Oktober 2019. Dilanjutkan Kamis (31/10), di kantor Kemenaker dengan tuntutan revisi PP 78/2015.

Menjawab hal tersebut, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan, bahwa sistem kenaikan yang didasarkan angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi pada data BPS merupakan titik temu untuk mengakomodir kepentingan buruh dan pemberi kerja.

”Jadi tidak masing-masing mengambil data sendiri, baik pengusaha atau buruh. jadi menurut kita sudah di tengah ya,” ujarnya. Terkait masih adanya keberatan dari buruh maupun pengusaha, Ida mengaku akan terus melakukan dialog. Namun dia belum memastikan waktunya.

Disinggung soal penolakan keras yang disampaikan pelaku usaha, Ida menyebut pemerintah tengah mempertimbangkan pemberian insentif. Namun, kepastian dan bentuknya masih dibahas.

”Ada beberapa skema yang kita diskusikan lebih jauh. Dibahas di bawah koordinasi menko perekonomian,” kata politisi PKB tersebut. (mia/far)