Kapolri Jenderal Idham Azis (kiri) menjabat tangan ketua KPK Agus Rahardjo. (net)

PRO PINANG – Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis kembali menegaskan komitmennya untuk secepatnya mengungkap pelaku penyiraman air keras penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. Komitmen itu salah satunya akan diwujudkan dengan secepatnya mencari perwira tinggi terbaik sebagai Kepala Bareskrim (Kabareskrim) Polri.

Kabareskrim terbaik itu yang nantinya akan diberi mandat merealisasikan komitmen mengungkap pelaku penyerangan terhadap Novel. ”Kami akan mengungkap, baik kasus Novel maupun kasus-kasus yang menjadi atensi (publik) yang terjadi di KPK,” kata Idham.

Idham juga berjanji akan menyelesaikan konflik internal di KPK yang kerap kali melibatkan penyidik Polri dan penyidik internal. Menurut mantan Kabareskrim itu, pihaknya sudah melakukan komunikasi terkait dengan persoalan yang kerap tidak nampak di permukaan tersebut. ”Intinya itu kan komunikasi,” paparnya.

Ketua KPK Agus Rahadrjo mengatakan pihaknya membahas banyak hal dalam kunjungan itu. Di antaranya masalah teror yang menimpa pegawai dan pimpinan KPK. Sama dengan harapan publik, pihaknya juga berharap pelaku-pelaku teror itu segera terungkap. ”Semua kita tanyakan,” ujarnya.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol M Iqbal menambahkan, pertemuan Kapolri dengan KPK menunjukkan bahwa kepolisian sangat mendukung dan membantu tugas-tugas lembaga antirasuah tersebut. Pihaknya juga memastikan masa depan pemberantasan korupsi akan tetap berjalan. ”Masa depan pemberantasan korupsi the show must go on,” ungkapnya.

Terkait kasus teror pegawai dan pimpinan KPK yang belum terungkap sampai saat ini, mantan Kapolrestabes Surabaya tersebut mengatakan bahwa itu hanya masalah waktu saja. Khusus penanganan kasus Novel, kata dia, sudah ada temuan-temuan signifikan yang diperoleh tim teknis pencari fakta. ”Publik harus paham bahwa tim teknis ini bekerja sangat maksimal,” tutur Iqbal.

Soal sinergisitas KPK-Polri, Iqbal menyebut bahwa hal itu akan terus dimantabkan. Terutama soal penyidik Polri yang bertugas di KPK. Menurut dia, penyidik-penyidik yang berstatus pegawai negeri yang dipekerjakan (PNYD) itu adalah yang terbaik. ”Dan kembali ke kepolisian juga mendapat reward karena kita tahu budaya-budaya baik di lembaga ini (KPK),” paparnya.

Iqbal menjelaskan bahwa pihaknya juga melakukan kunjungan ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Hal itu merupakan langkah memperkuat sinergitas antarlembaga. Sebelum ke KPK dan Kejagung, Kapolri juga melakukan kunjungan ke Panglima TNI. ”Selanjutnya ke setiap kepala staf TNI,” tuturnya.

Untuk bidang hukum tentunya tentu kerjasama antara Polri dengan KPK dan Kejagung akan ditingkatkan. ”Yang pasti itu, kalau ditanya soal kasus Novel tentu secepatnya diselesaikan,” terangnya.

Sementara Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menjelaskan bahwa Polri seharusnya lebih memperhatikan instruksi presiden, dimana kasus Novel telah diberikan tenggat waktu tiga bulan. ”Kalau memang sudah waktunya, umumkan bagaimana hasilnya,” tuturnya.

Dengan begitu, masyarakat bisa mengetahui apakah masih diperlukan tim pencari fakta untuk kasus Novel. Pasca tim pakar yang bekerja, dilanjutkan tim teknis, belum ada perkembangan signifikan siapa pelaku penyiraman tersebut. ”Jangan diperlama kasus ini,” terangnya. (tyo/idr)