ilustrasi

PRO PINANG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepri membutuhkan anggaran sebesar Rp49 miliar untuk memperkuat sistem pengawasan pada Pimilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kepri 2020 mendatang. Komisioner Bawaslu Kepri, Indrawan Susilo mengatakan, jumlah tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan alokasi Pilkada 2015 lalu sebesar Rp33 miliar.

“Memang terjadi kenaikan hampir mencapai 67 persen atau sebesar Rp16 miliar. Kondisi ini terjadi karena sesuai dengan adanya perubahan kebijakkan untuk sistem pengawasan Pilkada 2020 nanti. Pada 2015 lalu tidak ada pengawas TPS, namun sejak Pemilu lalu sudah ada pengawas TPS,” ujar Indrawan Susislo, Selasa (5/11) di Tanjungpinang.

Pria yang membidani Divisi Hukum tersebut menjelaskan, dari anggaran yang diajukan ke Pemprov Kepri tersebut, sebanyak 56 persen atau sebesar Rp27,4 miliar akan diperuntukan bagi biaya operasional badan Adhoc. Sedangkan sisanya merupakan biaya oprasional Bawaslu, baik untuk oprasional pengawasan, sosilisasi dan lain-liannya yang sudah diagendakan sesuai tahapan.

“Untuk biaya badan adhoc ini mulai dari honor pengawas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan, kelurahan dan desa. Selain itu juga untuk pelaksanaan pilkada tahun ini honor badan adhoc mengalami kenaikan, sesuai intruksi dari Kemenkeu RI dan berlaku di seluruh Indonesia,”

Indrawan menambahkan, pengajuan anggaran Rp49 miliar ini oleh Pemprov Kepri sudah disetujui, dan sudah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemprov Kepri, KPU Provinsi Kepri, dan Bawaslu Kepri. Masih kata Indrawan, Pemprov Kepri dalam penandatanganan NPHD ini yang paling pertama di Indonesia.

“Dan ini bentuk komitmen Pemda Kepri dalam pelaksanaan pilkada serentak agar berjalan baik dan sukses. Dengan adanya tambahan anggaran ini, tentu kami akan memperkuat proses pengawasan Pemilu, dan Pilkada serentak tentunya,” tegas Indrawan.

Ditempat yang sama, Sekda Kepri TS Arif Fadillah mengatakan, pengajuan anggaran untuk pilkada serentak oleh KPU dan Bawaslu Kepri sudah diakomodir seluruhnya, bahkan penganggaran ini menjadi perhatian prioritas. Menurut Arif, alokasi anggaran tersebut akan dicairkan sesuai dengan besaran yang tertuang dalam NPHD.

“Agenda pilkada serentak ini wajib digelar disemua daerah yang melaksanakn pilkada. Untuk itu kami sangat memprioritaskan dalam pengangarannya dan DPRD Kepri juga mendukungnya,” ujar Sekda Arif. (jpg)