Kampus Stisipol Raja Haji Tanjungpinang tampak depan yang beralamat di Batu 8 Atas Tanjungpinang. F.Peri Irawan / Batam Pos

PRO PINANG – Selama 20 tahun hanya menguasai fisik bangunan, tanggal 29 Oktober 2019 kampus Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Stisipol) Raja Haji Tanjungpinang resmi memiliki sertifikat lahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepri.

Saat ini pihak kampus sudah kantongi sertifikat legalitas lahan yang dipercaya negara mengelola untuk kepentingan pendidikan.

Ketua Stisipol Tanjungpinang, Endri Sanopaka mengatakan usai menghadapi permasalahan lahan bersama Organisasi Masyarakat (Ormas) pada tahun 2016 lalu, akhirnya bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak.

“Karena kita punya semangat kepentingan yang sama yaitu membangun SDM (Sumber Daya Manusia) di Kepri jadi lebih baik akhirnya kami menemukan titik temu penyelesaian masalah tanah Stisipol,” kata Hendri, Selasa (5/11).

Disampaikan Endri, berkat pertolongan Tuhan terhadap niat baik semua pihak, akhirnya tanah tersebut saat ini susah memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh kantor pertanahan Tanjungpinang, walaupun melalui surat keputusan (SK) dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepri.

“Sudah diterima saat ini sudah berada di tangan ketua yayasan,” ujarnya.

Ketua Stisipol Raja Haji Tanjungpinang, Endri Sanopaka. F.Peri Irawan / Batam Pos

Lanjutnya menjelaskan sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia status yang diberikan kepada yayasan adalah hak guna bangunan. Ini harus disampaikan kepada publik terutama orang tua mahasiswa tidak perlu khawatir karena lahan Stisipol sudah dipercaya kan oleh negara untuk dikelola.

“Ini yang penting kita sampaikan, sebab jika menerima sumbangan di atas Rp 500 juta, artinya negara memberikan kepercayaan kepada Stisipol dengan lahan seluar 3,2 hektare, dikelola untuk kepentingan pendidikan,” paparnya.

Kedepanya dalam waktu dekat, akan menambah program studi, yaitu program master untuk jurusan Administrasi Publik, dengan bermodal sertifikat lahan tersebut untuk memberikan keyakinan pada pihak Dirjen Dikti bahwa lahan Stisipol merupakan aset yayasan.

“Luasnya juga melebihi ketentuan, untuk sekolah tinggi minumal 5.000 meter persegi, sementara kita punya 32.000 meter persegi,” ungkapnya.

Diceritakan Endri sebelumnya selama 20 tahun, pihaknya hanya menguasai fisik bangunan sejak Stisipol berdiri pada tahun 1999 hingga sertifikat itu dikeluarkan pada tanggal tanggal 29 Oktober 2019 dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 32.05.04.04.04670.

“Karena ini dulunya tanah negara bekas tambang bauksit, kemudian didirikan oleh negara bangunan, dan kami tidak pernah terlibat dalam pengurusannya, sehingga saat pemisahan administrasi pemerintahan, dan pemerintah tidak bisa mengklaim status lahan, yang akhirnya kami harus mengurus sendiri,” paparnya. (cr2)