Kepala Inspektorat Provinsi Kepri, Mirza Bachtiar. F.Istimewa

PRO PINANG – Mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri, Amjon menambah panjang daftar pejabat Pemprov Kepri yang harus menjalani proses hukum. Kepala Inspektorat Provinsi Kepri, Mirza Bachtiar mengatakan, apabila proses hukum tersebut sudah inkrah, maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri harus menjalankan sanksi berat lainnya. Yakni melaksanakan Pemberhetian Dengan Tidak Hormat (PDTH).

“Dengan status tersangka yang disematkan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, maka pejabat terkait namanya masuk dalam waiting list Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan diberikan sanksi PDTH,” ujar Mirza Bachtiar, kemarin di Tanjungpinang.

Dijelaskan Mirza, sanski ini diberikan bagi yang masih menyandang status ASN. Sedangkan untuk yang pensiun, seperti Pak Azman Taufik yang namanya turut masuk dalam daftar tersangka oleh Kejati Kepri tidak berlaku lagi. Menurut Mirza, sebelum diproses hukum oleh Kejati Kepri, keduanya telah mendapatkan sanksi berat karena menyalahgunakan wewenang dalam hal penerbitan belasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Rekomendasi Izin Ekspor Bausit milik PT Gunung Bintan Abadi (GBA).

“Pada bulan Maret 2019 lalu, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mencopot Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kepri, Amjon dan Mantan Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepri, Azman Taufik dari jabatannya,” jelas Mirza.

Masih kata Mirza, pemberian sanksi tersebut, sesuai dengan rekomendasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Gubernur Nurdin sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada waktu itu, lewat Surat Keputusan (SK) juga menurunkan pangkat dan golongan terhadap Mantan Kepala Bidang Pertambangan, Budi Setiawan. Karena dinilai sudah melakukan pelanggaran berat, punismen yang diberikan adalah pencopotan dari jabatan.

Pria yang sudah menyabet sertifikasi dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) tersebut menjelaskan, tindakan yang dilakukan oleh Gubernur karena semua pejabat yang terlibat telah terbukti salah dalam menyalahgunakan kewenangan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Bintan. Adapun kesalahan fatal yang dimaksud  adalah mengeluarkan izin usaha pertambangan bauksit di wilayah Kabupaten Bintan, tanpa berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Gubernur Kepri Nurdin Basirun.

“Mereka sudah melakukan kesalahan fatal, dan tidak bisa ditolerir lagi. Sanksi yang patut diberikan adalah diberhentikan dari jabatan. Proses hukum yang dilakukan Kejati, tentu merujuk pada punishmen yang sudah dilakukan,” tegas Mantan Pejabat Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tersebut.

Ditambahkannya, berdasarkan putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 tersebut pemberhentian ASN tidak dengan hormat, adalah bagi mereka berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap  (Inkracht) karena melakukan perbuatan yang ada kaitannya dengan jabatan seperti korupsi, suap, dan lain-lain. Sedangkan untuk tindak pidana umum, seperti perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan tanpa perencanaan dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan.

“Artinya sudah ada regulasi yang mengatur, Pemprov tinggal melaksanakan saja, ketika sudah ada keputusan hukum tetap dari pengadilan. Sampai sekarang Amjon statusnya masih sebagai Pejabat Pemprov Kepri yang ditempatkan di Biro Umum, Pemprov Kepri,” tutup Mirza Bachtiar. (jpg)