Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri, H Irwansyah SE MM. F.Istimewa

PRO PINANG – Anggota Badang Anggaran (Banggar) DPRD Kepri, Irwansyah mengatakan kekuatan APBD Kepri Tahun Anggaran (TA) 2020 mendatang batal Rp4 triliun. Menurut Legislator Komisi III tersebut, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Kepri, Reni Yusneli tidak berani menaikan target Pendapatan Asli Daerah. Sehingga bergantung pada dana perimbangan yang akan didapat dari Pemerintah Pusat.

“Memang kita mengharapkan APBD Kepri TA 2020 sebesar Rp4 triliun. Kenyataan BP2RD Kepri sudah angkat bendera putih, terkait target PAD tahun depan. Sehingga kekuatan APBD Kepri tahun depan berkisar pada angka Rp3,8triliun,” ujar Irwansyah, kemarin.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut menjelaskan, berdasarkan jadwal yang ada di Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kepri, pekan depan akan dilakukan Memorandum of Understanding (MoU) Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) TA 2020 antara Pemerintah Provinsi Kepri dengan DPRD Provinsi Kepri. Karena pengesahan APBD Kepri TA 2020 nanti adalah pada akhir bulan November ini.

“Artinya ada dua pekan setelah MoU untuk melakukan pembahasan secara intens, baik itu antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri. Begitu juga antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepri dengan mitra-mitra di DPRD Kepri,” jelas Irwansyah.

Menurut Irwansyah, dari penjelasan TAPD Pemprov Kepri yang disampaikan melalui Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri, APBD Kepri 2020 mengalami kenaikan. Adapun target minimal APBD Kepri tahun depan sebesar Rp3.831 triliun. Namun jumlah tersebut bisa mencapai Rp3,9 triliun, apabila Piutang Pajak Air Permukaan (PAP) di Adya Tirta Batam (ATB) sebesar Rp32 miliar masuk kedalam kas daerah. Kemudian sektor lainnya yang turut mempengaruhi adalah Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) pada APBD Perubahan TA 2019 ini.

“Khusus mengenai PAP ATB, kabar baik yang disampaikan Kepala BP2RD Provinsi Kepri, perusahaan tersebut sudah melunak dan akan menyelesaikan kewajibannya. Karena apabila itu tidak kooperatif, Asdatun Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri akan turun tangan. Adapun wacananya adalah penyitaan aset milik ATB,” tegas Irwansyah.

Mengenai PAP, Irwansyah menilai terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen Pupera) Nomor 15 Tahun 2017 tentang tata cara penghitungan besaran Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP) memberikan konsekuensi bagi Pemprov Kepri. Karena dengan turunnya tarif PAP, maka pendapatan Kepri juga ikut menurun. Bahkan pada tahun depan, dari sektor tersebut diproyeksikan hanya sebesar Rp900 juta.

“Harapan untuk mendapatkan besar, adalah tinggal menunggu realiasi piutang yang ada di ATB. Karena kedepan, PAP tidak lagi bisa menjadi harapan untuk mendapatkan PAD yang signifikan,” tegasnya lagi.

Lebih lanjut, katanya, meskipun terjadi peningkatan target APBD tahun depan, namun rencana PAD Kepri 2020 mengalami penurunan 2,84 persen atau sebesar Rp35,5 miliar dari target di 2019 sebesar Rp1,2 triliun. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa persoalan. Pertama BP2RD Provinsi Kepri menurunkan target Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) sebesar 2,5 persen dari target tahun ini Rp1,1 triliun.

“Untuk mengimbangi penurunan target PKB, BP2RD menaikan target Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB). Selain itu, Pemprov juga akan mengeluarkan retrebusi labuh jangkar, dan reklamasi dari komponen pendapatan daerah di 2020 mendatang. Adapun target retrebusi tahun depan hanya pada angka Rp3,7 miliar,” tutup Irwansyah. (jpg)