Andi Muhammad Asrun, Pengacara Gubernur Kepri, Nurdin Basirun. F.Istimewa

PRO PINANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan penyidikan kasus suap dengan tersangka Gubernur Kepri, Nonaktif, Nurdin Basirun. Lembaga anti rasuah tersebut sudah melakukan pelimpahan Tahap II ke Jaksa KPK, Kamis (7/11). Gubernur Nurdin akan menjalani sidang dalam waktu 20 hari kedepan.

“Hari ini (kemarin,red) sudah dilakukan pelimpahan berkas, barang bukti dan tersangka Pak Gubernur Nurdin oleh penyidik KPK ke Jaksa KPK. Artinya, Pak Gubernur akan segera menjalani persidangan dalam perkara suap izin reklamasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat,” ujar Andi Muhammad Asrun, Pengacara Gubernur Nurdin, kemarin usai mendampingi Nurdin Basirun.

Pria yang merupakan Akademisi Universitas Pakuan Bogor tersebut menjelaskan, dengan penyerahan Tahap II ini, Jaksa akan memperpanjang masa penahan Gubernur Nurdin selama 20 hari kedepan. Masih kata Andi Asrun, proses persidangan tentunya akan segera digelar oleh Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat sebelum berakhirnya perpanjangan masa tahanan tersebut.

“Dalam proses penyidikan berjalan, KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap puluhan orang saksi yang terdiri dari unsur ekskutif, legislatif, dan pihak swasta. Termasukan empat tersangka lainnya yang juga menjadi saksi untuk Pak Gubernur,” jelas Andi Asrun.

Mantan Dosen Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) tersebut menegaskan, pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan. Menurutnya, perkara ini akan terang benderang ketika berjalannya persidangan nanti. Sebagai pembela, ia tetap akan menyiapkan nota pembelaan sesuai dengan fakta-fakta yang ada, seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur kepada dirinya.

Ditanya apakah kemungkinan, Pak Gubernur Nurdin akan divonis bebas seperti perkara yang terjadi pada eks Dirut PLN, Sofyan Basir? Mengenai hal itu, Andi Asrun mengaku tidak berani berspekulasi. “Kita akan hormati setiap proses hukum yang berjalan. Karena keputusan akhir bersalah atau tidaknya adalah wewenang Majelis Hakim untuk memutuskan,” tutup Andi Asrun.

Belum lama ini, Kepala Biro Hukum, Pemprov Kepri, Heri Mokhrizal mengingatkan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri yang menjadi saksi dalam perkara dugaan suap izin reklamasi yang melibatkan Gubernur Kepri Non Aktif, Nurdin Basirun untuk kooperatif. Karena apabila mangkir sebagai saksi dalam persidangan, hukuman denda dan kurungan penjara sudah menanti.

“Bagi pejabat Pemprov Kepri harus kooperatif, karena apabila kita mangkir dengan berbagai alasan yang tidak-tidak, tentu ada konsekuensi tersendiri yang akan terima. Artinya tidak ada alasan untuk tidak hadir sebagai saksi dipersidangan,” ujar Heri Mokhrizal.

Mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Kepri tersebut menegaskan, bagi pihak-pihak yang sudah dinyatakan sebagai saksi, dan sengaja mempersulit proses hukum yang sedang berlangsung, tentu sanksi sudah menunggu. Yakni, dikenakan denda Rp200 juta atau menjalani kurungan selama tiga tahun.
Disebutkan Heri, kesaksiannya pada persidangan nanti untuk tersangka Abu Bakar, terhadap Budi Hartono, Edy Sofyan dan gubernur Kepri Non aktif Nurdin Basirun.

“Kami akan selalu kooperatif, dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Karena ada beberapa tersangka, tentu ada kemungkin untuk bersaksi lagi di pengadilan bagi tersangka lainnya,” jelas Heri Mokhrizal.

Seperti diketahui KPK menyita uang Rp 6,1 miliar yang diduga suap dan gratifikasi. Uang tersebut terdiri dari berbagai pecahan, mulai dari dolar AS, Singapura, ringgit Malaysia, riyal Arab Saudi, dolar Hong Kong serta rupiah. Jumlah uang diduga gratifikasi, yakni Rp 3,7 miliar dengan rincian 180.935 dolar Singapura, 38.553 dolar AS, 527 ringgit Malaysia, 500 riyal Arab Saudi, 30 dolar Hong Kong dan 5 euro serta Rp 132.610.000.

Atas perbuatan tersebut, KPK menjerat Nurdin Basirun dengan Pasal ‎12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11, dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (jpg)