Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri, H Irwansyah SE MM. F.Istimewa

PRO PINANG – Meskipun pembahasan Pra ABDP Kepri Tahun Anggaran (TA) 2020 antara Pemprov Kepri dengan DPRD Kepri belum tuntas, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri tetap menargetkan Memorandum of Understanding (MoU) Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) TA 2020 dilaksanakan pekan ini. Setelah itu, fokus pembahasan antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Komisi-Komisi di DPRD Kepri.

“Pembahasan Pra APBD Kepri 2020 antara Pemprov Kepri sedang berjalan. Sesuai dengan rencana kerja, pekan ini sudah dilakukan MoU KUA-PPAS antara Pemprov Kepri dengan DPRD Kepri,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, TS. Arif Fadillah, Jumat (8/11) lalu di Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang.

Ditegaskan Arif, apabila sudah dilakukannya MoU, pembahasan antara OPD dengan Komisi-Komisi akan menjadi fokus selanjutnya. Atas dasar itu, ia sudah mengingatkan, bahwa pembahasan tersebut harus dihadiri oleh Kepala OPD terkait. Karena deadline pengesahan APBD Kepri 2020 oleh Mendagri adalah pada 30 November 2019 mendatang. Ia optimis, dengan waktu yang ada sekarang ini, APBD Kepri bisa ditetapkan sesuai dengan jadwal pembahasan.

“Kita sudah tiga kali membahasan mengenai penerimaan yang akan menjadi komponen APBD Kepri 2020 nanti. Baik itu mengenai pajak, dana perimbangan, maupun Dana Bagi Hasil (DBH). Adapun kekuatan APBD Kepri 2020 sebesar Rp3,9 triliun,” jelas Arif.

Belum lama ini, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri, Irwansyah mengatakan kekuatan APBD Kepri Tahun Anggaran (TA) 2020 mendatang batal Rp4 triliun. Menurut Legislator Komisi III tersebut, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Kepri, Reni Yusneli tidak berani menaikan target Pendapatan Asli Daerah. Sehingga bergantung pada dana perimbangan yang akan didapat dari Pemerintah Pusat.

“Memang kita mengharapkan APBD Kepri TA 2020 sebesar Rp4 triliun. Kenyataan BP2RD Kepri sudah angkat bendera putih, terkait target PAD tahun depan. Sehingga kekuatan APBD Kepri tahun depan berkisar pada angka Rp3,9 triliun,” ujar Irwansyah.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut menjelaskan, berdasarkan jadwal yang ada di Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kepri, pekan depan (ini,red) akan dilakukan MoU KUA-PPAS TA 2020 antara Pemerintah Provinsi Kepri dengan DPRD Provinsi Kepri. Karena pengesahan APBD Kepri TA 2020 nanti adalah pada akhir bulan November ini. Meskipun khawatir, dengan sempitnya waktu yang tersedia, ia berharap dua pekan ini bisa menghasilkan pembahasan yang berkualitas.

“Artinya ada dua pekan setelah MoU untuk melakukan pembahasan secara intens, baik itu antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri. Begitu juga antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepri dengan mitra-mitra di DPRD Kepri,” jelas Irwansyah (jpg)