Kepala BPJS Kesehatan Tanjungpinang, Agung Utama. F.Peri Irawan / Batam Pos

PRO PINANG – Sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) terkait kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dinilai cukup mahal, banyak masyarakat Kota Tanjungpinang yang memilih untuk turun kelas.

Kepala BPJS Kesehatan Tanjungpinang, Agung Utama mengatakan dampak dari penyesuaian iuran itu di Tanjungpinang banyak masyarakat yang turun kelas, artinya berpindah ke iuran yang lebih rendah.

“Dari kelas satu ke kelas tiga, dari kelas dua ke kelas tiga, itu memang ada,” kata Agung, saat wawancara di ruang kerja, Rabu (13/11).

Dijelaskan Agung, sejak dikeluarkan Perpres nomor 75 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan itu, dari total kunjungan 75 orang per hari, sekitar 15 sampai 20 orang diantaranya meminta pelayanan turun kelas.

“Syaratnya yang paling penting adalah peserta tersebut harus terdaftar lebih dari satu tahun, itu baru boleh,” ujarnya.

Sementara itu, dikatakan Agung jika masyarakat turun kelas tidak berdampak pada pihaknya, sebab dampak akan muncul jika masyarakat berhutang, selagi masih membayar tidak akan memberi dampak.

Bagian pelayanan di Kantor BPJS Kesehatan cabang Tanjungpinang, Rabu (13/11). F.Peri Irawan / Batam Pos

“Yang kami harapkan dari masyarakat agar selalu rutin membayar iuran sebelum tanggal 10,” imbaunya.

Jika sudah turun kelas, namun tetap menunggak atau tidak tepat waktu membayar iuran hal itu akan mengganggu kinerjanya.

“Saat ini total yang turun kelas belum kami hitung, tapi rata-rata 15-20 orang,” tegasnya.

Kemudian untuk masyarakat yang mendaftar tersebut tidak ada instruksi harus mendaftar pada kelas tertentu, masyarakat mendaftar sesuai kemampuan masing-masing.

“Kita hanya menyampaikan masalah kenaikan iuran, untuk kelas itu adalah hal mereka (masyarakat),” tambahnya. (cr2)