Dosen Hukum UMRAH, Suryadi. F.Peri Irawan / Batam Pos

PRO PINANG – Kinerja pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Tanjungpinang usai dilantiknya Direktur Utama (Dirut) dan Direktur beberapa waktu lalu terus mendapat perhatian dari berbagai kalangan, tidak hanya DPRD tapi juga kalangan Akademisi.

Dosen Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Suryadi mengatakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan badan usaha yang diharapkan mampu berkontribusi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.

“Artinya semua organ yang ada pada BUMD bisa menghasilkan apa yang inginkan pendiri BUMD itu,” kata Suryadi, Kamis (14/11).

Dikatakan Suryadi, terutama pada Direksi dan Direkturnya yang bertindak atas nama perusahaan, bertindak apa yang akan dilakukan perusahaan ke depannya para jajaran Direksilah yang memiliki kewenangan.

“Maka untuk Tanjungpinang sebagai ibu kota provinsi diharapkan mampu menjadi contoh untuk BUMD yang ada di Kabupaten lain di Kepri,” katanya.

Suryadi menilai, selama ini BUMD yang ada di Tanjungpinang belum memberikan PAD yang signifikan, walupun angkanya mencapai Rp 1 miliar bahkan lebih, namun itu hanya berasal dari satu badan usaha.

“Itu karena pengaruh dari PT Pelindo kerjasama Pass pelabuhan, namun yang menjalankan adalah Pelindo,” ungkapnya.

Lanjutnya menjelaskan, yang diperoleh dari Pass pelabuhan itu merupakan upah pungut dari penggunaan wilayah kota Tanjungpinang, ke depanya BUMD harus mampu mendorong ekonomi kreatif, mampu memanfaatkan potensi yang ada di Tanjungpinang.

“Itu yang diharapkan, pejabat baru harus mampu meyakinkan pemerintah daerah bisnis plan yang akan dijalankan ke depannya, harus terukur,” tambahnya.

Dijenjelaskan juga, untuk BUMD tidak hanya bisa bekerjasama dengan Kabupaten lain di Kepri tapi juga bisa bekerjasama dengan Negara lain, harusnya itu bisa dilakukan oleh pihak BUMD Tanjungpinang.

“Seperti Negara Singapura dan Malaysia yang berbatasan langsung dengan Tanjungpinang, itu bisa dimanfaatkan dan harus digali,” ucapnya. (cr2)