Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepri, Tagor Napitupulu. F.Istimewa

PRO PINANG – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepri, Tagor Napitupulu mengatakan, Dewan Pengupahan Provinsi (DPP) Kepri sudah merampungkan pembahasan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Tahun 2020. Menurut Tagor, hanya UMK Batam yang keputusan akhirnya diserahkan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri. Karena pada tingkat DPP masih terjadi perbedaan antara serikat pekerja.

“Rapat ditingkat DPP mengenai UMK tujuh Kabupaten/Kota memang sudah kita rampungkan. Hanya saja, besaran UMK Batam yang belum terjadi titik temu pada saat pembahasan. Sedangkan daerah lainnya tidak ada masalah,” ujar Tagor Napitupulu, Senin (18/11) usai rapat di Graha Kepri, Batam.

Pria yang merupakan Ketua DPP Kepri tersebut menegaskan, Plt Gubernur tentunya punya waktu tiga hari untuk mempelajari hasil pembahasan yang sudah dilakukan DPP. Karena batas akhir pengesahan UMK Tahun 2020 mendatang adalah pada 21 November 2019. Ditegaskan rujukan pembahasan UMK tetap berpegang pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015, yakni pada Pasal 44 Ayat 1 PP Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

“Regulasi ini tentunya yang menjadi dasar bagi Plt Gubernur dalam membuat keputusan. Karena apabila kebijakan yang diambil, keluar dari aturan main yang sudah ada, maka berpotensi terjadi gugatan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Apakah itu dari kalangan pengusaha atau serikat pekerja,” jelas Tagor.

Diakui Tagor, tingkat persoalan UMK Batam dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya memang sedikit berbeda. Disebutkannya, besaran UMK yang sudah terjadi kesepakatan pada rapat DPP adalah Natuna Rp3.106.975, Anambas Rp3.501.441, Lingga Rp3.036.220, Karimun Rp3.335.902, Bintan Rp3.648.714, dan Tanjungpinang Rp3.006.999. Ditegaskannya, UMK yang akan ditetapkan oleh Plt Gubernur Kepri nanti, semuanya akan dituangkan dalam Surat Keputusan (SK).

“Keputusan yang akan ditetapkan nanti hendaknya dapat sama-sama dihormati oleh semua pihak. Tanggungjawab kita bersama adalah menjalani iklim investasi yang baik. Sehingga lapangan kerja selalu tersedia, upah yang diberikan tentunya mengacu pada standar yang sudah ditetapkan,” tutup Tagor Napitupulu.

Seperti diketahui, Setelah mendaptakan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi (DPP), Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri, Isdianto akhir menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2020 sebesar Rp3.005.460 atau mengelamai kenaikan 8,54 persen dari UMP Tahun 2019 yang nilainya Rp2.768.808. Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kepri, Tagor mengatakan UMP yang sudah diputuskan ini menjadi rujukan bagi Kabupaten/Kota dalam mengusulkan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) tahun mendatang. (jpg)