Ketua Komisi II DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah. F.Peri Irawan / Batam Pos

PRO PINANG – Ketua Komisi II DPRD Kepri, Iskandarsyah mengatakan investasi di Kepri stagnan, karena investasi banyak berkaitan dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZW3K) Provinsi Kepri. Menurutnya, laporan mengenai persoalan perizinan ini juga sudah banyak di Ombudsman. Menyikapi hal itu, pihaknya akan melakukan evaluasi bersama dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersinggungan dengan RZWP3K.

“Kondisi ini jangan sampai kita biarkan berlarut karena persoalan yang mengganjal sekarang adalah masalah reklamasi. Artinya, tidak mengganggu kepentingan lainnya yang berada dalam 0-12 mil,” ujar Iskandarsyah di Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang, Senin (18/11).

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, saat ini ada ketakutan tersendiri ditingkat OPD, baik itu Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK). Ditegaskannya, persoalan yang harus dipahami adalah perizinan merupakan persoalan perdata. Adapun yang tidak boleh adalah meminta uang, karena menjadi gratifikasi.

“Kita berkaca dari persoalan Hotel Kapal yang ada di Lagoi. Padahal investor asing sudah berinvestasi cukup besar, sementara sampai saat ini tidak bisa beroperasi. Maka persoalan seperti ini yang harus ada solusinya,” jelas Iskandarsyah.

Masih kata Iskandar, pembahasan RZWP3K Provinsi Kepri dimulai pada September 2018. Namun sebelum sebelum itu, Pemprov sudah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Seharusnya regulasi sebelum bisa menjadi rujukan, karena RZWP3K masih belum tuntas. Apalagi banyak investor yang sudah mengajukan perizinan sebelum pembahasan tersebut. Dari aspek ekonomi, tentu daerah kehilangan semangat investasi.

“Padahal semangat kita adalah untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Artinya, setiap investasi yang masuk harus kita akomodir sepanjang itu memberikan keuntungan bagi daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Pada prinsipnya RZWP3K tentunya menyesuaikan dengan RTRW Provinsi Kepri. Seperti kawasan wisata atau pantai, tentu diruang lautnya masuk pada kebutuhan umum, yakni perdagangan dan jasa. Kemudian apabila merupakan area hutan lindung, maka bagian lautnya adalah konservasi atau budidaya ikan. Iskandar menambahkan, DPRD Kepri akan segera membentuk Pansus yang baru. Karena pentunatas RZWP3K masuk dalam Program Regislasi Daerah (Prolegda) 2020 mendatang.

“Pembentukan Perda RZWP3K ini adalah amanah UU yang memberikan keuntungan tersendiri bagi Kepri yang merupakan daerah kepulauan dan memiliki ribuan pulau yang tersebar di tujuh kabupaten/kota,” tutup Iskandarsyah. (jpg)