Kepala BPJS Kesehatan Tanjungpinang, Agung Utama. F.Peri Irawan / Batam Pos

PRO PINANG – Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Tanjungpinang, Agung Utama mengatakan tunggakan masyarakat untuk peserta bukan penerima upah (PBPU) sejak tahun 2014 hingga sekarang sebanyak Rp 21 miliar.

“Kantor cabang Tanjungpinang yang mewadahi lima Kabupaten Kota di Kepri sudah mencapai Rp 21 miliar,” kata Agung, Senin (18/11).

Dijelaskan Agung tunggakan terbesar saat ini berada pada peserta PBPU kelas III dengan jumlah peserta mencapai 28.000 jiwa dengan total tunggakan Rp 9,7 miliar.

“Sementara tunggakan untuk Badan Usaha (BU) saat ini Rp 671 juta, untuk 362 badan usaha,” paparnya.

Agung berharap saat berdiskusi dengan lembaga daerah, setelah itu bisa mengajak masyarakat untuk melakukan pembayaran iuran tersebut.

“Sebab saat pelayanan, jika sudah melakukan pembayaran iuran dengan teratur maka tidak ada lagi kesulitan,” ucap Agung.

Saat ini untuk penagihan itu, dikatakan Agung, mereka memiliki mitra kerja yang disebut kader jaminan kesehatan nasional (JKN) yang bertugas untuk mengingatkan masyarakat untuk melakukan pembayaran sebelum tanggal 10 dan ditegaskan Agung kader JKN tersebut bukan Dept Collector.

“Tugasnya mengimbau agar masyarakat melakukan pembayaran dan mensosialisasikan prosedur pembayarannya,” tegasnya.

Agung juga menginformasikan, bagi masyarakat yang mendapat kesulitan saat pelayanan di rumah sakit, saat ini sudah ada layanan pemberian informasi dan penanganan pengaduan (PIPP), masyarakat bisa mencari informasi atau penyampaian pengaduan jika merasa sudah mengikuti prosedur namun tetap mendapat kesulitan dalam pelayanan.

“Seperti kendala tidak bisa lakukan pembayaran atau hal lainnya berkaitan dengan BPJS Kesehatan,” tambahnya. (cr2)