Kadisnaker Koperasi dan Usaha Mikro Tanjungpinang, Hamalis. F.Peri Irawan / Batam Pos

PRO PINANG – Penerapan Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2020 untuk Kota Tanjungpinang masih menunggu surat keputusan (SK) dari Gubernur Kepri, setelah sebelumnya diusulkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang.

Kadisnaker Koperasi dan Usaha Mikro Tanjungpinang, Hamalis mengatakan untuk UMK Kota Tanjungpinang merupakan keputusan Gubernur Kepri yang sebelumnya dibahas pada tingkat dewan pengupahan kota (DPK) bersama pengusaha dan asosiasi butuh.

“Setelah kita kaji kemudian kita ajukan lagi ke Gubernur,” kata Hamalis, Senin (18/11).

Dijelaskan Hamalis, UMK sebesar Rp 3.009.600 tersebut sudah diusulkan ke Gubernur Kepri untuk disahkan.

“Penetapannya melalui rumusan seprti pertumbuhan ekonomi, inflasi, ┬ásetelah dimasukan ke rumus maka kita dapatkan angka Rp 3.009.600 tersebut,” ujarnya.

Sesuai petunjuk kenaikan, kenaikan UMK Tanjungpinang sebesar 8,51 persen dari UMK tahun 2019 sebesar Rp 2.771.172, sesuai aturan undang-undang itu wajib diterapkan oleh penguasa kepada karyawannya.

“Cuma yang jadi masalah, apakah perusahaan itu mau membayar atau tidak, itulah yang menjadi dilema jika prusahaan kolaps, tutup akhirnya PHK, “ungkapnya.

Untuk penetapan UMK itu, dikatakan Hamalis nantinya ada kesempatan antara pekerjaan dan pihak perusahaan, pihaknya tidak bisa memangkas, namun sudah ada undang-undang yang mengatur untuk pelaksanaannya.

“Kalau dia tak mampu jangan dipaksakan juga, dari pada perusahaan kolaps, PHK akhirnya investor lari,” sebutnya.

Hamalis mengimbau kepada perusahaan untuk berambut dengan para pekerja, tapi bagi prusahaan yang mampu Hamalis menyarankan untuk menerapkan UMK baru itu, bukan berarti yang tidak mampu pihaknya melarang untuk menetapkan UMK baru itu.

“Namun ada kesepakatan, supaya damai, dimanapun ia bekerja, yang namanya pekerja wajib menerima upah sesuai aturan itu,” tambahnya. (cr2)