Sambutan Kepala Kantor Bahasa Kepri, Zuryetti Muzar di acara diskusi kelompok Terumpun bersama media se-Kota Tanjungpinang, Selasa (19/11). F. Peri Irawan / Batam Pos

PRO PINANG – Kantor Bahasa Kepri gelar diskusi kelompok terumpun bersama media se-Kota Tanjungpinang dalam rangka pengawasan dan pengendalian bahasa dalam media massa.

Kepala Kantor Bahasa Kepri, Zuryetti Muzar mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu program dalam pengendalian bahasa dalam media massa.

“Ini salah satu pembinaan kantor bahasa pada media massa,” kata Zuryetti, Selasa  (19/11).

Dijelaskan Zuryetti, pada tahun 2019 ada tiga sasaran utama dalam hal pembinaan bahasa pada publik, ruang publik, dan media massa, dengan tujuan pengutamaan bahasa Indonesia yang baik bisa tercapai.

“Kegiatan seperti ini sudah kami gelar di beberapa Kabupaten Kota di Kepri diantaranya Batam, Natuna, Lingga,” paparnya.

Dengan kegiatan itu, dirinya berharap hasil yang dicapai lebih nyata terutama pada peserta yang mengikuti kegiatan itu selaku wartawan dan humas di pemerintahanan, karena bertugas untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas dan bahasa juga sebagai sarana dalam bekerja.

Sambutan Kepala Kantor Bahasa Kepri, Zuryetti Muzar di acara diskusi kelompok Terumpun bersama media se-Kota Tanjungpinang, Selasa (19/11). F. Peri Irawan / Batam Pos

“Bagaimana upaya informasi yang disampaikan media massa dapat diterima dengan baik oleh masyarakat,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Tanjungpinang, Abdul Kadir Ibrahim mengatakan bahasa di media massa adalah bahasa yang dipakai dan digunakan dan dijaga etika atau kaidah berbahasanya oleh masing-masing medianya.

“Terkhusus bagi para wartawan dan redakturnya,” kata Kadiskominfo yang akrab disapa Akib tersebut.

Dikatakan juga bahasa media massa tidak hanya berorientasi pada kepentingan pemberitaan dan bisnis, tapi juga menyangkut harkat dan martabat media itu sendiri.

“Sehingga media dituntut untuk menampilkan bahasa sebagaimana yang diatur dalam peraturan dan perundangan yang berlaku,” tambahnya. (cr2)